⚡ Ringkasan 1 Menit
Pemerintah Kota Batam menargetkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 7,21 persen melalui digitalisasi perpajakan dan ekstensifikasi tanpa menaikkan tarif pajak. Langkah ini ditujukan untuk meningkatkan efisiensi belanja dan prioritas infrastruktur penanganan banjir, termasuk peningkatan belanja modal untuk jalan, jaringan, dan irigasi sebesar 20,98 persen. Pemko Batam juga menekan belanja seremonial dan memangkas belanja pegawai hingga 1,46 persen untuk mengoptimalkan pengeluaran. Rencana ini akan dilaksanakan secara tepat sasaran dan berkeadilan bagi masyarakat.
BATAM, SAMUDERAKEPRI — Pemerintah Kota (Pemko) Batam menegaskan komitmennya untuk memastikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dikelola secara efisien, akuntabel, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, saat memberikan tanggapan dan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Batam dalam Rapat Paripurna di Ruang Sidang DPRD Kota Batam, Rabu (2/9/2026).
Amsakar menjelaskan, penguatan struktur pendapatan dilakukan melalui digitalisasi perpajakan dan ekstensifikasi terukur tanpa semata-mata menaikkan tarif pajak. Dalam Perubahan APBD 2026, target pajak daerah diproyeksikan meningkat sebesar 7,21 persen yang didorong oleh optimalisasi potensi piutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta reklame videotron.
“Terkait optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengawasan keuangan, Pemko Batam menyepakati penguatan digitalisasi perpajakan, pemutakhiran data objek pajak, serta ekstensifikasi yang dilakukan secara terukur,” ujar Amsakar.
Efisiensi Belanja dan Prioritas Infrastruktur Penanganan Banjir
Dari sisi pengeluaran, Pemko Batam melakukan langkah rasionalisasi dengan menekan belanja yang bersifat seremonial serta memangkas belanja pegawai hingga 1,46 persen. Sebaliknya, kenaikan belanja barang dan jasa sebesar 14,86 persen dialokasikan untuk operasional pelayanan publik dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Pada sektor pembangunan fisik, belanja modal untuk jalan, jaringan, dan irigasi mengalami peningkatan signifikan sebesar 20,98 persen. Anggaran ini difokuskan pada penanganan banjir secara terpadu dari hulu ke hilir, peningkatan keselamatan jalan, serta pengelolaan sampah.
Sementara itu, untuk penanganan bantuan sosial dan beasiswa, Pemko Batam akan menerapkan mekanisme validasi data by name by address agar penyaluran bantuan tepat sasaran.
Kajian Komprehensif Penyertaan Modal BRK Syariah
Menanggapi sorotan DPRD terkait investasi daerah, Amsakar membeberkan rencana penyertaan modal sebesar Rp20 miliar kepada PT Bank Riau Kepri (BRK) Syariah. Langkah ini akan didahului dengan evaluasi mendalam, mengingat adanya penurunan dividen BRK Syariah sebesar 22,07 persen akibat penurunan laba pada tahun anggaran 2025.
“Seluruh masukan dari DPRD menjadi acuan penting bagi pemerintah daerah agar Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dapat dilaksanakan secara tepat sasaran dan berkeadilan bagi masyarakat,” pangkas Amsakar. (*)
