⚡ Ringkasan 1 Menit
Presiden Prabowo Subianto menutup Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama dengan menegaskan komitmen pemerintah dalam menjalankan strategi transformasi bangsa untuk mengentaskan kemiskinan. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo juga mengumumkan rencana pemangkasan besar-besaran terhadap badan usaha milik negara (BUMN) dengan target penutupan 700 BUMN yang tidak efisien. Selain itu, pemerintah juga menolak tawaran pinjaman dari Lembaga Keuangan Internasional (IMF) dan berkomitmen untuk meminimalisasi ketergantungan pada utang luar negeri. Dengan demikian, pemerintah berharap dapat menghemat Rp100 triliun dan mengalokasikan uang tersebut untuk kepentingan rakyat.
JOMBANG, SAMUDERAKEPRI — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi menutup Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang dipusatkan di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8/2026). Dalam pidato penutupnya, Kepala Negara menegaskan komitmen pemerintah dalam menjalankan strategi transformasi bangsa demi mengentaskan masyarakat dari kemiskinan.
Presiden Prabowo menyampaikan bahwa pesan dan visi Rais Aam terpilih Muktamar ke-35 NU sangat sejalan dengan kiblat kebijakan pemerintah yang menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama.
“Fokus, perhatian, dan tujuan dari strategi transformasi bangsa kita yang saya sekarang pimpin dan kendalikan adalah bagaimana mengangkat sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia keluar dari kemiskinan,” ujar Presiden Prabowo di hadapan para ulama dan warga Nahdliyin.
Restrukturisasi BUMN: Target Tutup 700 Perusahaan BUMD/BUMN
Sebagai bagian dari pilar efisiensi tata kelola keuangan negara, Presiden membeberkan rencana pemangkasan besar-besaran terhadap badan usaha milik negara. Hingga 31 Desember 2026, pemerintah menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN yang dinilai tidak efisien, sehingga jumlahnya menyusut menjadi sekitar 200 hingga 250 BUMN saja.
Langkah penyederhanaan struktur ini diproyeksikan mampu memotong biaya operasional rutin, gaji direksi, serta komisaris yang tidak produktif.
“Berarti harapan saya kita bisa menghemat Rp100 triliun. Dari overhead, biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris, dan penghematan kita di berbagai bidang sudah mendekati setiap tahun lebih dari Rp200 triliun, mendekati Rp300 triliun. Uang inilah yang kita alihkan dan gelontorkan sebesar-besarnya langsung ke rakyat,” tegasnya.
Kemandirian Pembiayaan dan Penolakan Pinjaman IMF
Selain efisiensi kelembagaan, Presiden Prabowo menggarisbawahi pentingnya kemandirian fiskal dengan meminimalisasi ketergantungan pada utang luar negeri. Pemerintah tetap membuka lebar pintu investasi, namun bersikap sangat selektif terhadap skema pembiayaan berbasis pinjaman.
Sikap tegas tersebut dibuktikan saat pemerintah menolak tawaran pinjaman dari lembaga keuangan internasional.
“Beberapa bulan yang lalu, kaget Menteri Keuangan kita di Washington DC ditawarin pinjaman dari IMF, kita tolak. Terima kasih, Indonesia masih bisa tanpa pinjaman dari IMF,” pungkas Presiden Prabowo. (*)
