JAKARTA – Pemerintah pusat bergerak cepat melakukan pembenahan struktural terhadap ribuan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) guna memperkuat kemandirian industri dan riset nasional.
Dilansir dari siaran pers resmi Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden (BPMI Setpres), langkah strategis ini ditegaskan oleh Presiden RI Prabowo Subianto saat menutup agenda Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) Tahun 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Minggu (28/6/2026).
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo mengungkapkan komitmennya untuk memotong rantai birokrasi dan biaya operasional (overhead) yang dinilai membebani keuangan negara. Penataan ekstrem ini menyasar jumlah korporasi pelat merah yang awalnya berjumlah lebih dari seribu perusahaan.
“Dari seribu lebih BUMN, sekarang kita sudah tutup lebih dari 200. Nantinya kita akan bikin tinggal 300 lah. Ujungnya nanti 250,” ujar Presiden Prabowo di hadapan peserta konvensi.
Presiden menyoroti pemborosan anggaran akibat terlalu banyaknya jabatan direksi dan komisaris pada anak-cucu usaha BUMN yang tidak produktif dan minim kontribusi laba. Menurutnya, rasionalisasi ini menjadi instrumen penting agar keuangan perusahaan negara tidak habis hanya untuk membayar gaji manajemen, melainkan dikembalikan untuk kepentingan rakyat. Pembenahan struktural dan peningkatan transparansi ini ditargetkan wajib rampung dalam setahun ke depan.
Selain pemangkasan korporasi, Kepala Negara juga merespons positif usulan pengalokasian sebagian laba bersih BUMN secara khusus untuk mendukung pendanaan riset dan inovasi nasional. Langkah tersebut dinilai sejalan dengan visi pemerintah dalam mempererat kolaborasi sektor industri dengan dunia akademis.
Presiden Prabowo juga memastikan dukungan penuh bagi perguruan tinggi di seluruh wilayah Indonesia untuk memperluas jaringan kemitraan strategis dengan institusi riset domestik maupun internasional guna mempercepat hilirisasi sains dan teknologi. (*)
