Bogor, SamuderaKepri.co.id — Presiden Prabowo Subianto menerima laporan kemajuan implementasi mandatori biodiesel 50 persen (B50) serta kesiapan infrastruktur bioetanol dari Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon A. Mantiri di kediaman Hambalang, Bogor, pada Minggu (9/8/2026). Dalam pertemuan strategis tersebut, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengungkapkan bahwa Kepala Negara juga secara tegas memerintahkan perampingan struktur organisasi serta pemangkasan anak dan cucu perusahaan di Pertamina, PLN, dan BUMN lainnya demi mendongkrak efisiensi dan kecepatan pengambilan keputusan nasional.
Bagaimana Progres Program Mandatori B50 dan Bioetanol di Bawah Kepemimpinan Prabowo?
Komitmen pemerintah dalam memperkuat kemandirian dan ketahanan energi nasional terus menunjukkan perkembangan signifikan. Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon A. Mantiri, secara langsung melaporkan progres terkini dari Program Mandatori B50 yang sebelumnya telah diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Juli lalu.
Selain evaluasi penggunaan biodiesel 50 persen, pertemuan yang dilangsungkan di kediaman pribadi Presiden di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Minggu sore, 9 Agustus 2026, tersebut juga membedah kesiapan infrastruktur pendukung dalam tahapan persiapan mandatori bioetanol oleh pemerintah. Program-program ini dirancang untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber energi terbarukan di dalam negeri sekaligus menekan ketergantungan terhadap energi fosil impor.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari visi besar ketahanan nasional. “Dirut Pertamina melaporkan kemajuan dari Program Mandatori B50 (Biodiesel 50%) yang telah diluncurkan Presiden Prabowo bulan Juli lalu serta kesiapan infrastruktur dalam tahapan persiapan mandatori bioetanol oleh Pemerintah,” ujar Seskab merinci jalannya pertemuan.
Mengapa Presiden Prabowo Instruksikan Pemangkasan Anak Cucu Perusahaan BUMN?
Di luar pembahasan agenda ketahanan energi, arah kebijakan tata kelola korporasi milik negara turut menjadi sorotan utama Kepala Negara. Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi tegas agar jajaran BUMN melakukan pembenahan internal yang mendasar melalui perampingan birokrasi struktural.
Kepala Negara memerintahkan pengurangan lapisan organisasi (layer) serta pemangkasan jumlah anak dan cucu perusahaan, khususnya di lingkungan PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), dan berbagai BUMN lainnya. Langkah drastis ini dinilai krusial agar perusahaan pelat merah dapat bertransformasi menjadi entitas bisnis yang jauh lebih lincah, responsif, dan produktif dalam menghadapi tantangan global.
“Dalam pertemuan tersebut Presiden Prabowo juga memerintahkan pengurangan layer-layer dan anak cucu perusahaan di Pertamina, PLN, dan BUMN lainnya,” tulis Seskab Teddy Indra Wijaya.
Dengan rantai birokrasi yang lebih ringkas, proses pengambilan keputusan strategis korporasi diharapkan dapat berlangsung lebih cepat tanpa meninggalkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). Pemangkasan ini sekaligus memastikan efisiensi anggaran dan operasional seluruh BUMN tetap terjaga secara optimal demi kepentingan rakyat dan negara.
Tanya Jawab Singkat (FAQ)
- Q: Siapa saja yang hadir dalam pertemuan koordinasi di Hambalang tersebut? A: Pertemuan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto, sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih (termasuk Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya), dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon A. Mantiri.
- Q: Apa instruksi khusus Presiden Prabowo terkait struktur organisasi BUMN? A: Presiden memerintahkan pengurangan lapisan birokrasi (layer) serta pemangkasan anak dan cucu perusahaan di Pertamina, PLN, dan BUMN lainnya untuk menciptakan operasional yang lebih efisien dan lincah.
- Q: Kapan pertemuan pelaporan program energi tersebut dilaksanakan? A: Pertemuan strategis tersebut digelar di Hambalang pada Minggu sore, 9 Agustus 2026.
(*)
