⚡ Ringkasan 1 Menit
Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) telah memberikan klarifikasi atas temuan investigasi terkait realisasi anggaran Pengadaan Sarana Prasarana (Sarpras) Tahun Anggaran 2025. Klarifikasi tersebut meluruskan kekeliruan data yang sebelumnya sempat menjadi sorotan publik, termasuk perbedaan nomenklatur pencarian data yang menyebabkan kekeliruan informasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama. Kepala DKP Kepri, Dr. Said Sudrajad, S.Sos., M.Si., juga menjelaskan bahwa akuntabilitas lembaganya telah teruji, dengan tidak ditemukannya temuan substantif terkait kerugian keuangan negara pada pelaksanaan belanja hibah sarpras di lingkungan DKP Provinsi Kepulauan Riau. Klarifikasi ini merupakan wujud kepatuhan DKP terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999
TANJUNGPINANG, SAMUDERAKEPRI — Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) secara resmi telah memberikan klarifikasi dan hak jawab atas pemberitaan hasil investigasi “Gelar Fakta” Media Samudera Kepri terkait realisasi anggaran Pengadaan Sarana Prasarana (Sarpras) Tahun Anggaran 2025.
Melalui Surat Tanggapan Klarifikasi Nomor B/400.13.54/556/DKP/2026 tertanggal 9 November 2026 yang ditandatangani oleh Kepala DKP Kepri, Dr. Said Sudrajad, S.Sos., M.Si., pihak dinas mengurai dan meluruskan sejumlah anomali data yang sebelumnya sempat menjadi sorotan publik.
Klarifikasi pertama menyoroti kejanggalan pengadaan sarpras di Kabupaten Kepulauan Anambas. DKP Kepri menganulir pernyataan awal dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama yang sebelumnya menyebut “tidak ada belanja pengadaan kapal”. DKP meluruskan bahwa kekeliruan informasi dari PPID terjadi akibat perbedaan nomenklatur pencarian data.
Secara faktual, DKP membenarkan adanya paket pekerjaan definitif pada APBD Perubahan TA 2025 berupa “Pengadaan Kelong Apung dengan Kapal Beserta Kelengkapannya” senilai Rp273.178.928,00. Pekerjaan tersebut telah diselesaikan 100 persen pada 10 Desember 2025 untuk nelayan di Anambas.
Kedua, terkait selisih data jumlah kelompok penerima hibah, Kepala DKP Kepri menjelaskan bahwa angka 471 nelayan dan 13 pembudidaya yang tercatat di dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan angka “draf target perencanaan”. Sementara itu, realisasi definitif yang sah dan menjadi dasar pertanggungjawaban adalah yang tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur, yakni sebanyak 447 nelayan dan 11 kelompok pembudidaya. Pihak dinas menegaskan seluruh kelompok penerima tersebut otentik dan telah melalui tahapan verifikasi administratif serta peninjauan lapangan oleh tim teknis.
Ketiga, DKP secara ksatria mengakui adanya kekeliruan redaksional di dalam penyusunan dokumen LKjIP TA 2025. Terkait narasi “kematian massal ikan budidaya di Selat Bintan akibat cuaca ekstrem”, DKP mengoreksi bahwa peristiwa ekologis tersebut faktanya terjadi pada periode 2023 dan 2024, bukan di tahun 2025. Penurunan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) pada 2025 murni dipengaruhi oleh faktor ekonomi nyata di lapangan, seperti tingginya biaya operasional, stagnasi harga jual, dan terbatasnya akses pasar pembudidaya.
Keempat, terkait status tunda bayar (utang belanja) operasional senilai Rp273.178.928,00 yang pembayarannya harus menyeberang ke tanggal 21 Mei 2026 melalui penerbitan SP2D, DKP memaparkan hal itu murni disebabkan oleh dinamika kas daerah Pemprov Kepri. Penundaan terjadi akibat penyesuaian ketersediaan kas pada Triwulan IV TA 2025 menyusul belum optimalnya target pendapatan daerah. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) di DKP tidak dapat serta-merta dialihkan untuk menutupi utang tersebut karena terikat pada pos APBD subkegiatannya masing-masing.
Sebagai penutup klarifikasinya, DKP Kepri memastikan akuntabilitas lembaganya telah teruji. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2025 yang telah diaudit (audited), tidak ditemukan adanya temuan substantif terkait kerugian keuangan negara pada pelaksanaan belanja hibah sarpras di lingkungan DKP Provinsi Kepulauan Riau. (Tim Redaksi)
CATATAN REDAKSI:
Pemuatan berita lanjutan ini merupakan wujud kepatuhan mutlak Media Samudera Kepri terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Pasal 1, Pasal 3, dan Pasal 11 Kode Etik Jurnalistik (KEJ) terkait kewajiban media melayani Hak Jawab secara proporsional.
Dengan dimuatnya surat klarifikasi resmi dari DKP Provinsi Kepri secara utuh, maka kekeliruan pencatatan data antara informasi awal (PPID Utama), draf perencanaan LKjIP, dan realisasi fisik telah diluruskan. Ruang konfirmasi ini sekaligus menegaskan komitmen Media Samudera Kepri dalam menjalankan fungsi kontrol sosial yang menjunjung tinggi asas keberimbangan informasi demi kepentingan publik.
