⚡ Ringkasan 1 Menit
Redaksi Media Samudera Kepri melayangkan Surat Keberatan atas tidak ditanggapinya permohonan informasi publik terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas LKPD Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2025, yang mencakup utang belanja gagal bayar sebesar Rp69,9 miliar. Permohonan awal tersebut diajukan pada 22 Oktober 2026 dan telah melampaui batas waktu 10 hari kerja tanpa ada respons tertulis. Langkah ini diambil untuk menegakkan fungsi kontrol sosial pers dan memastikan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Pihak Diskominfo Natuna dan Inspektorat Kabupaten Natuna belum memberikan jawaban resmi hingga saat ini.
NATUNA, SAMUDERAKEPRI — Transparansi pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Natuna kembali diuji. Redaksi Media Samudera Kepri secara resmi melayangkan Surat Keberatan atas tidak ditanggapinya permohonan salinan dokumen Surat Tanda Setoran (STS) dan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas LKPD Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2025.
Pengajuan keberatan tersebut terdaftar secara resmi di portal PPID Kemendagri dengan Nomor Registrasi 20260028472 tertanggal 11 November 2026. Langkah ini diambil setelah permohonan informasi awal dengan Nomor Registrasi 20260027821 yang diajukan sejak 22 Oktober 2026 melampaui batas waktu 10 hari kerja tanpa ada respons tertulis maupun surat perpanjangan waktu dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna.
Pemimpin Redaksi Media Samudera Kepri, Ronny Paslan, menegaskan bahwa langkah administratif ini ditempuh guna menegakkan fungsi kontrol sosial pers sesuai UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).
“Publik berhak mengetahui sejauh mana progres penyelesaian utang belanja daerah serta uang negara yang menjadi temuan BPK RI benar-benar telah disetorkan kembali ke Kas Daerah. Dokumen STS dan tindak lanjut LHP BPK adalah informasi publik yang bersifat terbuka dan wajib disediakan oleh Badan Publik,” ujar Ronny Paslan dalam keterangannya, Rabu (11/11/2026).
Enam Poin Kunci Temuan LHP BPK TA 2025 yang Dipertanyakan
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas LKPD Pemkab Natuna TA 2025, Redaksi Media Samudera Kepri menyoroti 6 (enam) poin krusial yang dimohonkan kejelasan dokumen tindak lanjut serta bukti penyetoran kembali (STS) ke kas daerah:
- Utang Belanja Gagal Bayar (Rp69,9 Miliar): Rincian skema penyelesaian, skema pembayaran, dan realisasi pelunasan utang belanja Perangkat Daerah senilai Rp69.959.054.897,71 yang dipicu keterbatasan likuiditas kas daerah pada akhir TA 2025.
- Kelemahan Tata Kelola SPI APBD 2025: Dokumen evaluasi dan kebijakan perbaikan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang diterbitkan Kepala Daerah atas temuan perencanaan kas yang tidak andal.
- Penyimpangan Belanja Reses DPRD (Rp574,1 Juta): Bukti Surat Tanda Setoran (STS) pengembalian sisa lebih pertanggungjawaban kegiatan reses DPRD Natuna ke Kas Daerah.
- Kelebihan Pembayaran Jasa Konsultansi (Rp102,7 Juta): Bukti STS penyetoran kembali atas kelebihan pembayaran 15 paket pekerjaan jasa konsultansi yang terindikasi tumpang tindih waktu penugasan.
- Dugaan Penyimpangan Dana BOSP SDN 012 Ranai (Rp90,5 Juta): Dokumen sanksi administratif Dinas Pendidikan serta bukti STS penyetoran atas temuan dugaan belanja buku fiktif (Rp21,5 Juta) dan dugaan markup pertanggungjawaban (Rp69 Juta).
- Kekurangan Volume Pekerjaan Fisik & TGR: Rekapitulasi progres pengembalian kerugian daerah (Tuntutan Ganti Rugi) serta bukti STS atas kekurangan volume pekerjaan proyek fisik pada OPD terkait.
Batas Waktu UU KIP Terlampaui Tanpa Kejelasan
Mengacu pada Pasal 22 Ayat (7) UU KIP, Badan Publik wajib memberikan tanggapan tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima. Untuk permohonan nomor 20260027821, tenggat waktu tersebut jatuh pada 5 November 2026.
Namun hingga 11 November 2026 (hari kerja ke-14), status permohonan pada portal PPID terhenti pada tahap Disposisi tanpa disertai pemberitahuan perpanjangan waktu 7 hari kerja (sebagaimana diatur Pasal 22 Ayat 8 UU KIP) maupun keputusan resmi pengabulan/penolakan permohonan.
Atas dasar tersebut, Surat Keberatan resmi diajukan melalui portal PPID Kemendagri kepada Atasan PPID Utama (Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna) c.q. Bagian Organisasi Setda Kabupaten Natuna.
Upaya Konfirmasi dan Pemenuhan KEJ
Sesuai Pasal 1 dan Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik (KEJ), Redaksi Media Samudera Kepri telah melayangkan surat konfirmasi dan permohonan informasi resmi Nomor: 015/Red-SK/PPID/X/2026 kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika selaku PPID Utama Kabupaten Natuna sejak 22 Oktober 2026. Surat tersebut juga ditembuskan kepada Bupati Natuna, Inspektur Daerah Kabupaten Natuna, Ketua DPRD Kabupaten Natuna, serta Ketua Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Diskominfo Natuna maupun Inspektorat Kabupaten Natuna belum memberikan jawaban resmi. Redaksi tetap membuka ruang Hak Jawab dan Hak Koreksi bagi pihak-pihak terkait sesuai ketentuan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. (*)
(Tim Redaksi / Bedah Gelar Fakta)
CATATAN REDAKSI
Menjunjung tinggi Pasal 1, Pasal 3, dan Pasal 11 Kode Etik Jurnalistik (KEJ) mengenai asas berimbang (cover both sides) serta verifikasi data, Redaksi Media Samudera Kepri siap memuat tanggapan resmi, penjelasan teknis, maupun bukti penyetoran (STS) dari Pemkab Natuna, Diskominfo Natuna, maupun Inspektorat Daerah Kabupaten Natuna secara proporsional. Surat konfirmasi resmi dan permohonan informasi dapat disampaikan melalui email: [email protected].
