Babak Penentuan: Berkas Terkirim, Kasasi Sengketa Jalan Putik-Langir Resmi Teregister di Mahkamah Agung

TANJUNGPINANG, SAMUDERAKEPRI — Perjuangan menuntut transparansi dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Detail Engineering Design (DED) atas proyek Jalan Putik-Langir senilai Rp14,49 Miliar di Kabupaten Kepulauan Anambas kini resmi memasuki babak akhir dan penentuan.

Berdasarkan pembaruan data sistem peradilan elektronik (e-Court) Mahkamah Agung Republik Indonesia, perlawanan hukum yang diajukan oleh PT Media Samudera Kepri selaku Pemohon Kasasi melawan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kepulauan Riau (Termohon Kasasi) telah berstatus “Perkara Kasasi Terdaftar”.

Berkas Meluncur ke Jakarta, Terbit Nomor Register MA

Data kepaniteraan mencatat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjungpinang telah resmi melakukan pengiriman berkas kasasi (Bundel A dan Bundel B) secara elektronik ke Mahkamah Agung di Jakarta pada 19 Oktober 2026. Pengiriman tersebut tertuang sah melalui Nomor Surat Pengiriman: 103/PAN.PTUN.W1-TUN5/HK2.7/X/2026.

Menindaklanjuti pengiriman tersebut, Mahkamah Agung RI merespons dengan menerbitkan Nomor Register Perkara Kasasi 782 K/TUN/KI/2026. Terbitnya nomor register ini menandakan bahwa perkara sengketa Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tersebut kini telah memiliki identitas sah di tingkat kasasi dan secara resmi masuk ke tahap penelaahan oleh Majelis Hakim Agung.

Direktur Utama PT Media Samudera Kepri, Ronny Paslan, yang bertindak secara mandiri (in person) mengawal langsung proses hukum ini, menyatakan apresiasinya atas progres administrasi kepaniteraan MA.

“Dengan terbitnya Nomor Register 782 K/TUN/KI/2026, sengketa ini sepenuhnya telah berada di tangan para Yang Mulia Hakim Agung. Kita sangat bersyukur karena seluruh daftar alat bukti yang kita kunci saat tahapan Inzage telah melenggang utuh tanpa sanggahan dari pihak Termohon (BPJN Kepri) yang membiarkan masa Inzage-nya hangus begitu saja,” ujar Ronny, Senin (09/11/2026).

Ujian Kebenaran Materiil di Tingkat Kasasi

Majelis Hakim Kasasi di Mahkamah Agung (Judex Juris) kini memiliki tugas krusial untuk memeriksa penerapan hukum oleh PTUN Tanjungpinang tingkat pertama, yang sebelumnya membatalkan putusan Komisi Informasi (KI) Kepri murni karena dalil cacat administratif.

PT Media Samudera Kepri dalam Memori Kasasinya meyakini adanya dugaan unfair trial (peradilan yang tidak berimbang) dalam proses di tingkat pertama. Untuk membuktikannya, Pemohon telah menyertakan bukti krusial, di antaranya:

• Bukti K (K1-K4): Menunjukkan adanya cacat prosedur pemanggilan sidang dan keterlambatan pembukaan akses e-Court oleh PTUN.
• Bukti T (T1-T3): Dokumen konfirmasi tertulis dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta yang mengonfirmasi bahwa proyek jalan senilai Rp14,49 Miliar tersebut telah tuntas 100 persen dan Serah Terima Pertama (Provisional Hand Over/PHO) pada Desember 2025. Surat tersebut sekaligus mementahkan argumen BPJN Kepri dengan menyatakan dokumen RAB/DED bukan tergolong informasi yang dirahasiakan (dikecualikan).

“Ketika proyek fisik yang bersumber dari APBN murni telah selesai dan diserahterimakan, maka nilai kerahasiaan dokumen teknisnya otomatis gugur dan beralih menjadi dokumen realisasi keuangan negara yang wajib diketahui publik. Kami optimis Mahkamah Agung akan mengedepankan kebenaran materiil (substansi) demi marwah keterbukaan informasi,” tegas Ronny Paslan.

Saat ini, status “Tanggal Putusan” dan “Amar Putusan” pada sistem e-Court masih kosong, yang berarti berkas tersebut sedang dalam antrean pemeriksaan intensif oleh para Hakim Agung. Jajaran redaksi Samudera Kepri menyatakan akan terus mengawal jalannya perkara ini hingga putusan akhir dibacakan.

JEJAK KASUS: Mengawal Transparansi Proyek Jalan Putik-Langir Rp14,49 Miliar

Fase 1: Investigasi Lapangan & Pelaporan Hukum

• Skandal Putik–Langir: Proyek Kilat Rp14,4 M, Besi ‘Hilang’ RAB Disembunyikan
• Warga Palmatak Laporkan Dugaan Korupsi Proyek Jalan Putik – Langir Rp14,4 M
• Skandal Proyek 14,4 M Anambas: Laporan Lolos Verifikasi, Resmi Masuk Tahap Penelaahan di KPK
• RESMI! Itjen Kementerian PU Surati SamudraKepri, Proses Laporan Skandal Proyek Rp14,4 M Anambas

Fase 2: Perjuangan Hak Keterbukaan Informasi Publik (KIP)

• Kawal Uang Rakyat: SamuderaKepri Paksa Transparansi Proyek 14,4 M di KI
• BPJN Kepri Berikan Klarifikasi Terkait Teknis Pembangunan Jalan Putik – Langir
• Tindak Lanjuti Surat BPJN, SamuderaKepri Pilih Jalur Sengketa KI dan Ajukan Syarat Audiensi Terbuka
• BABAK BARU! KI Kepri Tetapkan Majelis Komisioner Sengketa Informasi Proyek Jalan Putik-Langir
• Mediasi Gagal: BPJN Kepri Dua Kali Mangkir di Sidang Lanjutan, Sengketa Informasi Proyek Putik-Langir Naik ke Tahap Ajudikasi
• Komisi Informasi Perintahkan BPJN Kepri Buka Dokumen Jalan Putik – Langir Rp 14,49 Miliar

Fase 3: Masuk ke Ranah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

• Kalah Sengketa Informasi, BPJN Kepri Pilih Gugat Media Samudera Kepri ke PTUN Tanjungpinang
• Babak Baru Sengketa Jalan Ruas Putik-Langir Rp14,49 Miliar: Pantau SIPP PTUN, Sidang Perdana Dijadwalkan Senin 20 Juli

Fase 4: Perlawanan Kasasi Mahkamah Agung (MA)

• Tolak Buka RAB Proyek Rp14 Miliar, Media Samudera Kepri Tempuh Kasasi MA
• Masa Inzage e-Court Berakhir, Berkas Kasasi Sengketa Jalan Putik-Langir Dikirimkan ke Mahkamah Agung

Fase 5: Penelaahan Mahkamah Agung (Saat Ini)

• Terlindungi: Perlawanan Media Samudera Kepri Resmi Teregister di Mahkamah Agung
• Babak Penentuan: Berkas Terkirim, Kasasi Sengketa Jalan Putik-Langir Resmi Teregister di Mahkamah Agung

(Tim Investigasi / Redaksi Media Samudera Kepri)

Catatan Redaksi: Sesuai dengan Pasal 1 dan Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik (KEJ) mengenai kewajiban bersikap independen, berimbang, dan menguji informasi, redaksi SamuderaKepri.co.id tetap membuka ruang Hak Jawab dan Hak Koreksi seluas-luasnya kepada pihak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kepulauan Riau, PTUN Tanjungpinang, maupun instansi terkait lainnya atas substansi pemberitaan ini. Tanggapan resmi dapat dikirimkan melalui email: [email protected].