BATAM – Pemerintah Kota (Pemko) Batam resmi menyambut pelaksanaan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Sumatera Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) Tahun 2026. Agenda berskala regional Sumatera tersebut resmi dibuka di Hotel Pacific Palace, Jodoh, Kecamatan Batuampar, pada Sabtu (27/6/2026).
Dilansir dari laporan resmi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Batam, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Firmansyah, hadir mewakili pemerintah daerah. Dalam sambutannya, Firmansyah menegaskan bahwa penunjukan Batam sebagai lokasi perhelatan ini merupakan sebuah kehormatan besar sekaligus penegasan posisi Batam di sektor pariwisata bisnis.
“Kepercayaan ini sejalan dengan visi besar Wali Kota Batam untuk terus melejitkan kota ini sebagai destinasi utama MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition), baik di tingkat nasional maupun mancanegara,” ungkap Firmansyah.
Firmansyah menambahkan, Batam saat ini telah didukung oleh kesiapan infrastruktur yang sangat matang. Aksesibilitas transportasi yang terintegrasi, kapasitas akomodasi perhotelan yang luas, hingga ketersediaan fasilitas ruang pertemuan yang representatif menjadi modal utama dalam menjamin kelancaran setiap agenda pemerintahan berskala besar.
Angkat Isu Otonomi Daerah Asimetris
Rakorwil Sumatera ADKASI 2026 ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting nasional dan daerah. Di antaranya adalah Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati, Ketua Umum ADKASI Siswanto, Direktur Dana Transfer Khusus DJPK Kemenkeu Purwanto, serta Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Horas Maurits Panjaitan.
Ketua ADKASI Wilayah Sumatera, Anto, menjelaskan bahwa forum strategis tahun ini memfokuskan pembahasan pada tema “Momentum Revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah Asimetris, dan Penguatan Kelembagaan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.”
Menurut Anto, keanekaragaman geografis dan budaya di Indonesia membuat pendekatan tata kelola otonomi daerah tidak bisa dipukul rata.
“Konsep otonomi daerah asimetris menjadi krusial untuk mengakomodasi kebutuhan spesifik setiap wilayah demi efektivitas pemerintahan, tanpa mencederai keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” jelas Anto.
Sinergi Antardaerah di Pulau Sumatera
Melalui ruang diskusi ini, ADKASI mendorong adanya penguatan kelembagaan legislatif di tingkat kabupaten agar lebih profesional dan adaptif terhadap pembaruan regulasi. Hal ini penting mengingat DPRD merupakan mitra strategis pemerintah daerah dalam mengawal kebijakan publik.
Meskipun belum seluruh perwakilan DPRD kabupaten dari 10 provinsi di Sumatera bisa hadir, Anto optimistis forum di Batam ini mampu melahirkan pertukaran gagasan serta praktik terbaik (best practices) antar-parlemen daerah. Pihaknya juga mengapresiasi dukungan penuh dari Pemko Batam yang telah memfasilitasi sarana pertemuan dengan sangat baik. (*)
