BATAM, SAMUDERAKEPRI — Pemerintah Kota (Pemko) Batam mendorong pengoptimalan Identitas Kependudukan Digital (IKD) agar tidak sekadar berfokus pada tahapan aktivasi, melainkan diintegrasikan secara konkret untuk memperkuat ketepatan sasaran program perlindungan sosial.
Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota Batam, Firmansyah, saat menghadiri Rapat Koordinasi Analisis Capaian Pemanfaatan IKD dalam Mendukung Perluasan Program Perlindungan Sosial Provinsi Kepulauan Riau yang diselenggarakan Kemenko Polkam RI di Kantor Wali Kota Batam, Selasa (11/8/2026).
Solusi Ketepatan Sasaran Layanan Publik
Dalam forum yang dihadiri Asisten Deputi Administrasi Wilayah dan Kependudukan Kemenko Polkam Brigjen TNI Kartika Adi Putranta serta jajaran Disdukcapil Kota Batam tersebut, Firmansyah menggarisbawahi pentingnya pemutakhiran data kependudukan mengingat tingginya mobilitas masyarakat di Batam.
“Kami berharap IKD ini benar-benar berjalan dan dimanfaatkan di Kota Batam. Jangan hanya berhenti pada aktivasi, tetapi harus hadir dalam pelayanan dan memberikan kemudahan nyata bagi masyarakat,” ujar Firmansyah.
Integrasi data kependudukan berbasis IKD dinilai vital guna menjamin penyaluran bantuan pemerintah maupun program jaminan sosial daerah tepat sasaran serta mencegah terjadinya data warga penerima manfaat yang terlewat.
Perhatikan Prinsip Keterjangkauan dan Inklusivitas
Meski transformasi digital terus diakselerasi, Pemko Batam mengingatkan agar implementasi IKD tetap memperhatikan prinsip inklusivitas. Layanan harus tetap ramah bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, serta masyarakat berpenghasilan rendah.
“Digitalisasi jangan sampai menciptakan kelompok yang tertinggal. Kita ingin IKD menjadi solusi, bukan hambatan. Karena itu, implementasinya harus inklusif dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Batam,” tegasnya.
Pemerintah Kota Batam menyatakan kesiapannya untuk memperkuat koordinasi lintas instansi bersama pemerintah pusat guna memastikan ekosistem identitas digital terhubung langsung dengan berbagai sektor pelayanan publik secara efektif. (*)
- Babak Penentuan: Berkas Terkirim, Kasasi Sengketa Jalan Putik-Langir Resmi Teregister di Mahkamah Agung
- Dampak Transisi SOTK Mandek, Puluhan Pengusaha Lokal Tanjungpinang Terancam Gulung Tikar
- Edukasi Budaya Melayu Generasi Muda, GM Bandara RHF Tanjungpinang Apresiasi Langkah GERAM Kepri
- Mengurai Sengkarut Antrean BBM di Tanjungpinang, Saatnya Terapkan Face Recognition di SPBU
- Dugaan Rekayasa LKjIP dan Pengadaan Fiktif DKP Kepri 2025 Terkuak, Dokumen Negara Bongkar Kontradiksi
