KUNDUR, KARIMUN, SAMUDERAKEPRI — Kondisi infrastruktur Pelabuhan Umum di Jalan Jendral Sudirman No. 1, Tanjung Batu, kini berada di titik nadir. Forum Bersama Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) dan Ikatan Pengemudi Truk Kundur (IPTK) mengungkapkan kegundahan mendalam atas abainya Pemerintah Kabupaten Karimun terhadap aset daerah yang dinilai sudah tidak layak pakai tersebut.
Ketua TKBM, Agus Syarif, didampingi Ketua IPTK, Nabrawi, menyatakan bahwa daya tahan dermaga telah hilang hingga 80 persen. Menurut mereka, pelabuhan yang menjadi urat nadi ekonomi rakyat ini hanya tinggal menunggu waktu untuk ambruk.
“Kondisinya sudah sangat buruk. Untuk bongkar muat semen saja, sopir truk sudah tidak berani masuk ke area pelabuhan karena takut roboh. Akhirnya, kami terpaksa menggunakan gerobak secara manual dari kapal,” ujar Agus Syarif kepada media, Minggu (17/5/2026).
Belasan Tahun Berbiaya Mandiri, Tiang Disangga Batang Kelapa
Kekecewaan para pekerja pelabuhan memuncak mengingat selama hampir belasan tahun terakhir, biaya perawatan dermaga justru dibebankan kepada buruh, sopir, dan pengusaha kapal melalui dana patungan.
Secara swadaya, mereka telah merogoh kocek hingga ratusan juta rupiah untuk mengganti papan lantai dermaga dan broti besar. Bahkan, yang lebih memprihatinkan, tiang-tiang pelabuhan yang patah terpaksa diperkuat hanya dengan menggunakan batang kelapa tua.
“Kami merasa sudah jadi ‘sapi perahan’. Kami heran melihat Pemkab, terutama Bupati dan Kepala Dinas Perhubungan, seolah tidak melihat ini sebagai prioritas pembangunan. Ke mana kami harus mengadu? Anggota dewan yang membidangi pembangunan pelabuhan pun tidak pernah muncul, seolah masa bodoh,” tegas Nabrawi dengan nada kecewa.
11 Surat Tembusan Tak Digubris, Ancaman Aksi Massa
Berdasarkan data yang dihimpun, Forum Bersama telah melayangkan surat resmi bernomor 01/Ex/FB/V/2026 perihal permohonan rehabilitasi total dermaga. Surat tersebut ditembuskan kepada 10 instansi terkait, mulai dari Wakil Bupati, Ketua DPRD Karimun, hingga aparat penegak hukum di wilayah Kundur. Namun, hingga saat ini, belum ada tindakan nyata dari pemerintah setempat.
Atas kebuntuan tersebut, para pekerja mengancam akan menggelar aksi demonstrasi secara kondusif dan sesuai prosedur perizinan sebagai bentuk protes atas ketidakadilan yang mereka alami.
Sorotan dari Ormas “Aku Orang Kepri” (AOK)
Senada dengan para pekerja, Ketua Ormas Aku Orang Kepri (AOK) Kundur, M. Aizir, menilai pemerintah telah lalai dalam menjalankan tanggung jawabnya.
“Pemerintah yang berwenang harus bertanggung jawab. Ini adalah prioritas karena menyangkut keselamatan nyawa pekerja dan kelancaran logistik rakyat. Sangat aneh jika 11 surat yang sudah dilayangkan tidak diperdulikan,” ungkap pria yang akrab disapa Ujir ini, Senin (18/5/2026).
Masyarakat berharap, sebelum jatuh korban jiwa akibat ambruknya dermaga, Pemerintah Kabupaten Karimun segera mengambil langkah konkret untuk melakukan renovasi total sesuai dengan aspirasi yang telah disampaikan secara tertulis sejak April 2026 lalu.(Hendrik)
