BATAM, SAMUDERAKEPRI — Kedatuan Bintan Datuk Penghulu Enam Suku menyampaikan sikap tegas terkait proses pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau (LAMKR) Kota Batam. Aturan tersebut dinilai masih menyisakan persoalan mendasar, mulai dari validitas historis, legitimasi adat, hingga landasan akademik yang digunakan.
Datok Kaya Kedatuan Bintan, Tunku Muhammad Amin, menegaskan bahwa publik wajar mempertanyakan dasar pertimbangan yang diambil oleh Pemerintah Kota Batam dan DPRD Kota Batam dalam merumuskan aturan tersebut.
“Sebuah Ranperda yang menyangkut masyarakat adat Melayu tidak boleh dibangun di atas asumsi dangkal, tafsir sepihak, atau pendekatan administratif yang memutus akar sejarah,” tegas Tunku Muhammad Amin, Kamis (14/5/2026).
Kesinambungan Sejarah Bintan, Rempang, dan Galang
Tunku Muhammad Amin menjelaskan bahwa struktur adat di wilayah Batam, Rempang, dan Galang memiliki kaitan erat dengan tata adat Melayu lama yang berpusat di Bintan. Menurutnya, pengabaian terhadap garis sejarah ini dapat mengakibatkan regulasi yang cacat secara sosiologis.
Ia menyebutkan bahwa kawasan Rempang dan Galang berada dalam garis kesinambungan adat yang sangat kuat dengan struktur di Bintan, terutama yang berkaitan dengan kawasan Bukit Batu serta jalur peradaban tua Melayu.
“Adat bukan barang hiasan politik. Adat memiliki marwah, susunan, dan batas-batas yang mesti dipahami dengan ilmu, penelitian yang benar, serta tanggung jawab moral terhadap sejarah,” ujarnya lagi.
Tuntut Transparansi Naskah Akademik
Lebih lanjut, Kedatuan Bintan mendesak agar Pemko dan DPRD Kota Batam bersikap transparan dengan membuka naskah akademik, metode penelitian, serta rujukan sejarah yang digunakan dalam penyusunan Ranperda tersebut. Hal ini diperlukan agar materi aturan dapat diuji secara terbuka oleh akademisi dan masyarakat adat.
Pihaknya menekankan bahwa mereka tidak menolak pembentukan aturan, namun menuntut kejujuran dalam proses kajiannya.
“Aturan yang menyangkut marwah masyarakat adat wajib lahir dari kajian yang jujur dan mendalam. Jangan sampai sebuah Perda justru menjadi sumber kekeliruan sejarah di masa depan,” tambah Tunku Muhammad Amin.
Amanat Konstitusi
Menutup pernyatannya, Kedatuan Bintan mengingatkan bahwa pengakuan terhadap masyarakat hukum adat adalah amanat konstitusi yang harus dijalankan dengan penuh kehati-hatian, khususnya di wilayah dengan sejarah panjang seperti Kepulauan Riau.
“Aturan boleh dibuat, tetapi sejarah tidak boleh dipotong. Marwah adat tidak boleh ditafsirkan secara tergesa-gesa. Sebab ketika sebuah kekeliruan dilegalkan menjadi peraturan, dampaknya akan memengaruhi identitas masyarakat Melayu untuk generasi yang panjang,” pungkasnya. (***)
