Delapan Fraksi DPRD Kota Batam Berikan Catatan Penting Terhadap Ranperda RPJMD 2025-2029

Batam, SK.co.id – Sebanyak delapan fraksi partai politik di DPRD Kota Batam memberikan sejumlah catatan kritis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 yang diajukan oleh Wali Kota Amsakar Achmad. Catatan-catatan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna yang berlangsung pada Senin (19/5/2025) pagi.

Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua II Budi Mardiyanto SE MM, yang didampingi oleh Wakil Ketua III Hendra Asman SH MH. Dalam kesempatan ini, hadir pula Wali Kota Amsakar beserta sejumlah pejabat dari Pemerintah Kota Batam dan BP Batam, perwakilan forkopimda, tokoh masyarakat dari LAMKR Kota Batam, serta perwakilan dari perguruan tinggi dan undangan lainnya.

Rapat paripurna ini memenuhi kuorum dengan kehadiran 32 dari 50 anggota Dewan yang telah menandatangani daftar hadir, sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris DPRD Ridwan Afandi SSTP., M. Eng.

Dalam sesi pertama, Fraksi Partai Nasdem yang diwakili oleh juru bicara Kamaruddin SE, memberikan apresiasi terhadap Ranperda tersebut. Namun, mereka meminta agar Pemko Batam melengkapi aspek-aspek substantif dan teknis yang berbasis data. Kamaruddin menekankan pentingnya penanganan isu-isu seperti banjir dan pengelolaan sampah yang perlu dijelaskan lebih rinci dalam Ranperda.

Selanjutnya, Fraksi Partai Gerindra yang diwakili oleh Banyu Ari Novianto juga menyampaikan apresiasi dan menginginkan pembahasan yang lebih mendalam mengenai aspek-aspek teknis.

Fraksi PDIP, melalui juru bicara Tapis Dabal Siahaan, menekankan perlunya fokus pada stabilitas ekonomi dan peningkatan sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan.

Fraksi Partai Golkar, diwakili oleh Novelin Fortuna Sinaga, menyatakan dukungannya untuk melanjutkan pembahasan Ranperda secara komprehensif dan menyerahkan catatan-catatan fraksinya kepada pimpinan rapat.

Fraksi PKS, melalui juru bicara Wirya Burhanuddin, mencatatkan delapan poin penting yang tidak dibacakan namun diserahkan kepada pimpinan DPRD. Ia menekankan pentingnya melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam pembahasan RPJMD sebagai bentuk partisipasi dan akuntabilitas publik.

Ketua Fraksi PKB, Surya Makmur Nasution, menegaskan bahwa RPJMD harus menjadi acuan kepala daerah selama satu periode kepemimpinan. Ia menyampaikan lima catatan penting, termasuk kesesuaian RPJMD dengan visi dan misi kepala daerah, serta perlunya partisipasi masyarakat yang luas.

Fraksi PAN-Demokrat-PPP, diwakili oleh Muhammad Yunus SPi, menyatakan persetujuannya untuk melanjutkan pembahasan Ranperda, sambil menekankan perlunya kejelasan langkah-langkah dalam mewujudkan kota yang bersih dan bebas banjir, serta peningkatan layanan kesehatan.

Terakhir, Fraksi Hanura-PSI-PKN yang diwakili oleh Sony Christianto SH MSi, meminta agar RPJMD disusun secara komprehensif, tidak hanya menjawab persoalan saat ini tetapi juga tantangan di masa depan.

Setelah semua fraksi menyampaikan pandangannya, Budi Mardiyanto menegaskan bahwa tanggapan dari Wali Kota akan dijadwalkan pada rapat paripurna berikutnya pada Kamis (22/5/2025). Rapat paripurna pun ditutup dengan ketukan palu oleh pimpinan.(hs)