samuderakepri.co.id, Anambas – Demi tegaknya sebuah keadilan, masyarakat dalam mendukung aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, masyarakat yang mengatasnamakan Peduli Kampung, mengadakan pertisi dengan menandatangani pernyataan sikap lebih kurang ratusan masyarakat yang telah mendandatanginya. Meminta kepada pihak aparat hukum khususnya kepada Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau, untuk transparan dalam menangani audit kerugian dana Desa Ulu Maras Kecamatan Jemaja Timur Kabupaten Anambas, pasalnya terkesan lamban dalam menangi pekara yang di laporkan.
“Itu tidak semua kita jalankan tapi hampir mewakil di 8 RT yang ada di Desa Ulu Maras dengan tidak ada paksaan, kita ambil yang mau dan peduli degan kampung saja, karna kita mau kasus ini tidak berlarut-larut lagi. Dan agar menjadi contoh untuk pemimpin selanjutnya agar lebih berhati-hati dalam pengelolaan uang rakyat untuk kepentingan rakyat,”. Ucap Ketua Karang Taruna Desa Ulu Maras Arifin, Senin malam, (06/02/2023).
“Hari ini kami pemuda dan masyarakat peduli kampung membubuhi tandatangan pernyataan sikap untuk mempertanyakan tindak lanjut Pekara Dugaan Tipikor Dana Desa Ulu Maras, Yang dilaporkan Media Samudera Kepri ke Polres Kepulauan Anambas 09 Mei 2022 lalu. Kami sebagai warga negara yang baik, jika sewaktu-waktu dibutuhkan untuk dimintai untuk bekerja sama, kami siap, bekerja sama, demi sebuah transparansi yang berkeadilan hukum di negeri ini, kami masyarakat mengucapkan terimakasih kepada Polres Kepulauan Anambas, atas kerja samanya,” Ucapnya.
Arifin juga menambahkan, “Mereka tetap profesional dalam menangani perkara tersebut, kendala Saat ini kami menunggu hasil audit BPKP Kepri, karena Dana Desa harus melalui audit BPKP, keinginan kami, ingin perkara ini cepat terselesaikan demi penegkan hukum yang lebih Baik,”. Tegasnya, saat menyampaikan hasil jawaban dari pihak aparat penegak hukum.
Di tempat yang berbeda tokoh pemuda sekaligus ketua karang taruna kecamatan jemaja timur, Antoni, menyayangkan Sikap BPKP Kepri, yang terkesan lamban dalam menindaklanjuti Perkara tersebut, Senin malam, (06/02/2023).
“Kami sebagai pemuda hanya ingin kepastian hukum saja, karna selama ini kami pemuda maupun masyarakat sangat berperan aktif dalam memberikan keterang kepada pihak penyidik, tentang indikasi dugaan KKN tersebut, dan bukti pun sudah bayak mengarah seperti pemalsuan tandatangan pekerja, jumlah kong pekerja, belum lagi yang lainya seperti Mar Up bayaran upah tukang masak. Jadi tolong BPKP Kepri kerjasamanya demi keadilan di tengah masyarakat dan penyelamatan uang rakyat,” Tegasnya.
Ikuti berita populer lainnya di Google News SAMUDERAKEPRI
Ikuti berita populer lainnya di saluran WhatsApp SAMUDERA KEPRI
“Anggaran desa milyaran rupiah habis, bangunan tidak bisa dimanfaatkan alias tidak siap, ada yang siap tapi tidak layak,”. Tutupnya. (Red)
