Jakarta (SAMUDERAKEPRI) – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan Roeslani, di kediaman pribadinya di Kertanegara, Jakarta, pada Minggu, 21 Juni 2026. Pertemuan strategis tersebut difokuskan untuk membahas langkah-langkah optimalisasi pengelolaan aset negara demi menghasilkan kemakmuran yang lebih besar bagi masyarakat.
Dinukil dari rilis resmi Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden, momen diskusi penting di kediaman pribadi tersebut diabadikan dalam dokumentasi foto yang dikeluarkan oleh BPMI Setpres/Istimewa.
Berdasarkan data yang dihimpun, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa Kepala Negara menaruh perhatian yang sangat besar terhadap penguatan tata kelola kekayaan nasional. Hal tersebut diupayakan melalui percepatan transformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta pengembangan sektor-sektor ekonomi baru yang berpotensi memacu pertumbuhan ekonomi nasional.
“Mengelola aset bangsa dengan lebih baik untuk menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi rakyat,” ujar Seskab Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya.
Dikutip dari laporan pertemuan tersebut, salah satu peluang pertumbuhan ekonomi baru yang akan didorong oleh Danantara adalah penguatan sektor pariwisata yang terintegrasi. Skema ini diwujudkan melalui penyelenggaraan berbagai kegiatan berskala nasional maupun internasional, seperti event olahraga, konser musik, hingga pengembangan industri kreatif yang mampu membuka lapangan kerja baru serta menarik investasi asing.
Selain menggodok sektor ekonomi baru, Presiden Prabowo juga memberikan atensi penuh terhadap proses konsolidasi perusahaan negara yang tengah berlangsung guna meningkatkan efisiensi.
Seskab Teddy mengungkapkan bahwa dari total sekitar 1.077 entitas BUMN yang ada, sebanyak 258 entitas saat ini telah berhasil dikonsolidasikan. Pemerintah pun telah menetapkan target lanjutan untuk mengonsolidasi sekitar 300 entitas BUMN lainnya dalam waktu dekat demi mengurangi beban biaya yang selama ini ditanggung oleh negara. Langkah penataan ini merupakan bagian dari agenda besar Presiden Prabowo untuk mentransformasikan kekayaan bangsa menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. (*)
