Teheran (SAMUDERAKEPRI) – Gejolak diplomatik pasca-perang antara Amerika Serikat dan Iran terus memanas meski kedua belah pihak telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) damai sementara di Islamabad. Kepala tim negosiator yang juga menjabat Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, secara terbuka menyatakan bahwa kesepakatan damai dalam jendela waktu 60 hari ini merupakan bentuk “deklarasi kekalahan” nyata dari pihak Amerika Serikat.
Dilansir dari pembaruan berkala jurnalis Nils Adler dan Stephen Quillen untuk Al Jazeera pada Rabu (24/6/2026), Ghalibaf menegaskan dalam konferensi di Baku bahwa kesepakatan Islamabad tersebut bukanlah hasil dari tekanan atau pemaksaan pihak barat, melainkan buah dari kekuatan resistensi bangsa Iran. Iran juga menegaskan tujuan strategis jangka panjang mereka untuk menuntut penarikan total seluruh pangkalan militer asing dari kawasan Asia Barat demi memulihkan stabilitas regional.
Polemik Pengawasan Nuklir dan Sanksi Ekspor Minyak
Pasca-pertemuan tingkat tinggi di Swiss, perselisihan interpretasi materi perjanjian justru kian meruncing. Presiden AS Donald Trump bersama Wakil Presiden JD Vance mengklaim secara sepihak bahwa Teheran telah menyetujui pengawasan dan inspeksi nuklir tingkat tertinggi oleh Badan Energi Atom Internasional (IAEA). Donald Trump bahkan mengancam akan membatalkan kelanjutan dialog jika Iran memblokir akses tim PBB.
Narasi Washington tersebut langsung dibantah keras oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei. Pihak Teheran menegaskan belum ada pertemuan formal dengan Direktur Jenderal IAEA Rafael Grossi maupun jadwal inspeksi yang disusun. Kerja sama nuklir Iran dipastikan tetap bersandar pada koridor undang-undang domestik dan keputusan Dewan Keamanan Nasional Tertinggi, menyusul trauma hancurnya fasilitas Natanz, Fordow, dan Isfahan akibat bombardir masif AS-Israel pada perang Juni 2025 lalu.
Di sektor finansial, Gubernur Bank Sentral Iran Abdolnaser Hemmati mematahkan klaim sepihak AS terkait pelepasan aset beku senilai US$12 miliar. Hemmati menekankan bahwa Iran memiliki kebebasan mutlak untuk menerima pembayaran ekspor minyak dalam mata uang apa pun yang mereka pilih—tidak terbatas pada dolar AS—serta tidak memiliki kewajiban untuk membelanjakan dana tersebut pada produk agrikultur Amerika.
Rezim Maritim Baru di Selat Hormuz
Ketegangan baru juga muncul di wilayah perairan strategis. shipping monitor MarineTraffic melaporkan arus lalu lintas kapal di Selat Hormuz melonjak hingga tiga kali lipat seiring pencabutan blokade laut sementara oleh AS yang berlaku hingga 21 Agustus 2026. Bersamaan dengan itu, PBB dan Organisasi Maritim Internasional (IMO) mulai mengevakuasi lebih dari 11.000 pelaut yang sempat terdampar berbulan-bulan di perairan tersebut sejak akhir Februari.
Namun, isu tarif melintas menjadi konflik baru. Iran bersama Oman merilis pernyataan bersama mengenai pembentukan kelompok kerja untuk menyusun rezim maritim baru, termasuk opsi penarikan biaya jasa keamanan dan lingkungan bagi kapal komersial yang melintasi Selat Hormuz. Langkah ini langsung ditentang oleh negara-negara teluk seperti Qatar yang menilai selat tersebut sebagai koridor air internasional yang bebas hambatan, sementara Sekretaris Negara AS Marco Rubio menyatakan dengan tegas bahwa Iran tidak akan pernah diizinkan menarik tol di jalur lintas global tersebut. (*)
