Anambas, SK.co.id – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas tengah diterpa krisis kepercayaan publik setelah audit internal mengungkap hilangnya ratusan aset negara. Aset yang raib meliputi puluhan kendaraan dinas, ratusan barang inventaris, hingga Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kabupaten Anambas Tahun 2022 merinci daftar aset yang hilang, termasuk sepeda motor, mobil pick up, ambulans, truk pengangkut sampah, komputer, laptop, printer, furnitur kantor, dan peralatan elektronik lainnya. Total nilai aset yang hilang ditaksir mencapai miliaran rupiah.
Dugaan sementara, hilangnya aset-aset ini akibat lemahnya pengawasan internal dan sistem pengelolaan aset yang belum optimal. Selain itu, muncul indikasi keterlibatan oknum pegawai dalam penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan prosedur pengelolaan aset.
Temuan ini menjadi sorotan serius bagi pemerintah daerah dan masyarakat. Masyarakat Anambas mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera mengusut tuntas kasus ini dan menindak tegas pihak-pihak yang terlibat.
Pemerintah Kabupaten Anambas diharapkan segera mengambil langkah perbaikan untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang. Diperlukan perbaikan sistem pengelolaan aset yang lebih transparan dan akuntabel, serta peningkatan pengawasan internal yang lebih ketat.
Hilangnya aset negara ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintah. Oleh karena itu, penanganan kasus ini harus dilakukan secara transparan dan profesional untuk memulihkan kepercayaan masyarakat.(*)
Ratusan Aset Raib di Anambas, APH Didesak Turun Tangan
- Advertisement -
Klik untuk memutar ringkasan suara artikel ini.
- Catatan Redaksi -Penerbitan laporan informasi ini tunduk pada koridor hukum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Media Samudera Kepri menjamin dan melayani Hak Jawab serta Hak Koreksi secara proporsional bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh materi pemberitaan ini demi menegakkan akuntabilitas dan keterbukaan informasi publik.
