SAMUDERAKEPRI, TEHERAN – Hubungan diplomatik dan militer antara Iran dan Amerika Serikat (AS) kembali memanas seiring munculnya narasi yang bertentangan mengenai kendali kapal-kapal komersial yang melintasi Selat Hormuz. Dilansir dari laporan jurnalis Maziar Motamedi untuk Al Jazeera pada Sabtu (11/7/2026), situasi di kawasan teluk tersebut menjadi sorotan global setelah adanya pertukaran ancaman militer secara terbuka di antara kedua belah pihak, meskipun pintu mediasi secara diplomasi dilaporkan masih diupayakan oleh sejumlah negara perantara.
Media pemerintah Iran merilis pernyataan terbaru dari Pemimpin Tertinggi Iran yang baru terpilih, Mojtaba Khamenei, yang menjanjikan aksi balasan atas kematian ayahnya, Ayatollah Ali Khamenei. Diketahui, Ali Khamenei tewas bersama anggota keluarganya pada 28 Februari lalu akibat serangan yang diluncurkan oleh pihak AS dan Israel. Prosesi pemakaman kenegaraan Ali Khamenei baru saja selesai dilaksanakan di kota kelahirannya, Mashhad, Iran, setelah berlangsung selama enam hari. Di sisi lain, faksi garis keras dalam upacara pemakaman tersebut secara lantang menolak adanya upaya perundingan damai dengan pihak Amerika.
Merespons ketegangan tersebut, Presiden AS Donald Trump melalui platform Truth Social mengklaim bahwa dirinya berada dalam daftar target pembunuhan oleh pihak Iran. Trump menegaskan telah menyiagakan seribu rudal dan memerintahkan militer AS untuk siap menghancurkan wilayah Iran jika terjadi upaya penyerangan. Trump menganggap kesepakatan gencatan senjata telah berakhir menyusul insiden saling serang awal pekan ini. Meski demikian, upaya meredakan ketegangan masih berjalan di mana mediator dari Qatar telah mengunjungi Iran, serta Menteri Luar Negeri Iran yang melakukan perjalanan diplomatik ke Oman.
Secara sepihak, otoritas Iran melalui Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) menegaskan niatnya untuk memegang kendali penuh atas regulasi maritim dan pembukaan jalur di Selat Hormuz tanpa campur tangan pihak asing. Iran juga telah membentuk Otoritas Selat Teluk Persia untuk mengatur transit kapal komersial yang kini baru pulih sekitar 50 persen. Namun, langkah Teheran langsung mendapat kecaman keras dari Organisasi Maritim Internasional (IMO) di London, yang meminta 176 negara anggotanya untuk tidak mengakui klaim kedaulatan Iran atas selat tersebut. Sebagai langkah kepanjangan konflik, Departemen Keuangan AS juga resmi menjatuhkan sanksi baru terhadap sejumlah individu dan perusahaan penukaran uang yang dinilai memfasilitasi keuangan pihak Iran. (*)
