BATAM – Pemerintah Kota (Pemko) Batam kembali dipilih sebagai kiblat percontohan bagi aparatur sipil negara dari berbagai wilayah di Indonesia dalam hal tata kelola birokrasi dan inovasi pelayanan publik.
Berdasarkan rilis resmi Humas Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Batam pada Senin (29/6/2026), Sekretaris Daerah Kota Batam, Firmansyah, mewakili Wali Kota Batam Amsakar Achmad dan Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra, secara resmi menyambut kedatangan 96 peserta Studi Lapangan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan I dan II Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 di Kantor Wali Kota Batam.
Rombongan pejabat eselon III dari Bumi Sriwijaya tersebut dijadwalkan akan menjalani rangkaian agenda pembelajaran intensif selama tiga hari, terhitung mulai tanggal 29 Juni hingga 1 Juli 2026 mendatang. Pemko Batam ditunjuk sebagai lokus utama karena dinilai telah sukses menghadirkan lompatan inovasi pada sistem reformasi birokrasi, peningkatan kinerja organisasi, serta transformasi pelayanan berbasis kebutuhan masyarakat.
“Atas nama Wali Kota Batam Amsakar Achmad dan Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra, kami mengucapkan selamat datang di Kota Batam. Semoga seluruh peserta memperoleh pengalaman serta praktik terbaik (best practices) yang dapat diimplementasikan di daerah masing-masing,” ujar Sekda Batam, Firmansyah.
Firmansyah menambahkan, tingginya intensitas kunjungan kerja dan benchmarking dari berbagai pemerintah daerah merupakan bentuk pengakuan konkret atas akselerasi pembangunan infrastruktur serta tata kelola pemerintahan di Batam. Terlebih, Batam ditopang oleh fasilitas kota modern yang mumpuni—mulai dari konektivitas jalan yang lebar, jaringan transportasi, hingga akomodasi hotel bertaraf internasional—sehingga sangat representatif sebagai tuan rumah agenda kedinasan maupun pelatihan berskala nasional.
Melalui momentum studi lapangan ini, aparatur sipil negara dituntut tidak sekadar piawai dalam urusan administratif, melainkan wajib bertransformasi menjadi agen perubahan (leader of change) yang solutif. Output dari kolaborasi antardaerah ini diharapkan mampu memicu lahirnya berbagai inovasi pelayanan publik baru yang berdampak nyata bagi peningkatan mutu layanan masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan. (*)
