BATAM, SAMUDERAKEPRI – Pemerintah Kota (Pemko) Batam kembali menunjukkan komitmennya dalam bertransformasi menjadi Smart City yang akuntabel. Melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Pemko Batam kini tengah menggeser pola transaksi konvensional menuju digitalisasi penuh dengan mengimplementasikan Kartu Kredit Indonesia (KKI) Pemerintah dan fitur Online Payment pada E-Katalog.
Langkah strategis ini diperkuat melalui partisipasi aktif BPKAD Kota Batam dalam kegiatan “Kick Off Sosialisasi Implementasi KKI dan Fitur Online Payment” yang berlangsung di Surabaya, baru-baru ini. Kehadiran perwakilan BPKAD dalam forum nasional ini menandai kesiapan Batam dalam mengadopsi teknologi keuangan terbaru demi efisiensi anggaran.
Reformasi Birokrasi: Belanja Daerah Lebih Cepat dan Akurat
Sekretaris BPKAD Kota Batam, Rizky Surya Lestari, yang hadir bersama Bendahara BPKAD Hendri Agus Wandi, menegaskan bahwa penerapan KKI bukan sekadar mengikuti tren teknologi. Lebih dari itu, ini adalah bagian dari reformasi birokrasi untuk meminimalkan risiko administratif.
“Dengan KKI dan fitur pembayaran daring pada E-Katalog, seluruh transaksi belanja pemerintah kini terekam secara real-time. Ini menciptakan sistem yang jauh lebih transparan, akuntabel, dan efisien,” jelas Rizky Surya Lestari.
Angin Segar Bagi UMKM Lokal
Salah satu dampak paling signifikan dari inovasi ini adalah percepatan pembayaran kepada penyedia jasa, terutama pelaku UMKM yang telah tergabung dalam E-Katalog Lokal. Jika sebelumnya proses administrasi memakan waktu, kini integrasi sistem memungkinkan pembayaran dilakukan lebih cepat, sehingga menjaga arus kas (cash flow) pelaku usaha tetap sehat.
Visi ini selaras dengan arahan Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, yang menginginkan Batam menjadi pelopor kota berbasis teknologi. Dengan sistem pembayaran digital yang terintegrasi, pertumbuhan ekonomi daerah diharapkan dapat terakselerasi lebih kencang.
Tiga Keunggulan Digitalisasi Keuangan Pemko Batam:
- Keamanan Terjamin: Setiap transaksi meninggalkan jejak digital yang jelas, memudahkan pengawasan dan audit.
- Efisiensi Anggaran: Mempercepat penyerapan anggaran daerah melalui proses pengadaan barang dan jasa yang lebih ringkas.
- Integrasi Nasional: Penyelarasan sistem informasi keuangan daerah dengan E-Katalog Nasional.
Sebagai langkah tindak lanjut, BPKAD Kota Batam menyatakan kesiapannya untuk melakukan pendampingan serta sosialisasi internal ke seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Tujuannya agar seluruh instansi di lingkungan Pemko Batam memiliki kesamaan visi dalam mengoptimalkan fitur pembayaran digital ini.
INFOTORIAL: DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BATAM
Redaksi: SamuderaKepri
