BATAM, SAMUDERAKEPRI – Di bawah kepemimpinan Wali Kota Amsakar Achmad dan Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra, Kota Batam terus menunjukkan taringnya sebagai magnet investasi di Asia Tenggara. Salah satu indikator kuatnya adalah tren positif pada sektor Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) tenaga listrik yang diproyeksikan menjadi tulang punggung Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2026.
Dalam upaya memastikan iklim usaha yang sehat dan transparan, Pemerintah Kota Batam menggelar rapat koordinasi strategis bersama ratusan stakeholder sektor ketenagalistrikan di Sky Ballroom Hotel Nagoya Hill, Rabu (13/5/2026). Forum ini bukan sekadar sosialisasi, melainkan langkah nyata pemerintah dalam menyinkronkan data pembangunan dengan kebutuhan energi yang kian melonjak.
Menuju Target PAD Rp437,4 Miliar
Sekretaris Daerah Kota Batam, Firmansyah, mengungkapkan bahwa Pemko Batam menargetkan penerimaan dari PBJT tenaga listrik sebesar Rp437,4 miliar pada tahun 2026. Target fantastis ini merupakan cerminan dari geliat industri dan perdagangan yang terus tumbuh di “Kota Teh Obeng”.
“Kenaikan kebutuhan energi listrik adalah tanda bahwa ekonomi kita sedang bergerak cepat. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, instansi teknis, dan pelaku usaha harus semakin kuat demi terciptanya tata kelola yang profesional dan berkelanjutan,” ujar Firmansyah.
Inovasi Administrasi Melalui NITKU dan IUPTL
Sebagai bentuk komitmen dalam memberikan kemudahan bagi pelaku usaha, Pemko Batam bersama Bapenda terus mendorong pemanfaatan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU). Inovasi ini diharapkan mampu menyederhanakan birokrasi dan menciptakan basis data perpajakan yang lebih akurat.
Kepala Bapenda Kota Batam, Raja Azmansyah, menyebutkan bahwa sektor listrik kini menduduki peringkat kedua penyumbang PAD terbesar di Batam.
“Kami tidak hanya mengejar angka, tapi juga kualitas pelayanan. Melalui integrasi data yang lebih baik dengan pihak ESDM dan DJP, kita ingin memastikan setiap rupiah pajak yang dibayarkan oleh pelaku usaha kembali ke masyarakat dalam bentuk infrastruktur dan layanan publik yang berkualitas,” jelas Raja.
Sinergi Lintas Instansi
Acara yang dihadiri sekitar 200 peserta ini menghadirkan pakar dari berbagai lini, mulai dari BP Batam, Dinas ESDM Provinsi Kepri, hingga Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kehadiran para narasumber ini menegaskan bahwa Pemko Batam sangat serius dalam menjaga kepastian hukum bagi investor di sektor energi.
Dengan tata kelola yang semakin transparan dan target pendapatan yang terukur, Batam semakin mengukuhkan diri sebagai kota modern yang siap menghadapi tantangan ekonomi global di masa depan.
INFOTORIAL: DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BATAM
Redaksi: SamuderaKepri
