samuderakepri.co.id, Jakarta – Pemerintah terus meningkatkan prioritas penggunaan produk dalam negeri untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional dan mendukung daya saing industri di tanah air.
Hal itu disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly saat memberikan keynote speech pada pembukaan Temu Bisnis Tahap VI, di JIExpo Jakarta, Kamis (03/08/2023).
Yasonna menjelaskan komitmen Kemenkumham dalam mendukung Gerakan Bangga Buatan Indonesia sesuai arahan Presiden Joko Widodo.
“Salah satu upaya Kemenkumham untuk mendukung kemajuan perekonomian nasional adalah dengan meningkatkan penggunaan Produk dalam Negeri (PDN),” ujar Yasonna.
Pada Temu Bisnis Tahap IV ini, Kemenkumham menawarkan banyak layanan publik dan pameran produk warga binaan pemasyarakatan (WBP).
“Kami menyediakan layanan host berupa Layanan Paspor Merdeka, Pameran Produk WBP, Coaching Clinic bidang Kekayaan Intelektual, Administrasi Hukum Umum, dan Hak Asasi Manusia,” kata Yasonna.
“Selain itu, kami juga menyediakan coaching clinic bidang Kekayaan Intelektual (KI), Administrasi Hukum Umum (AHU), dan Hak Asasi Manusia (HAM),” tambahnya.
Temu Bisnis Tahap IV merupakan kolaborasi Kemenkumham, Kementerian Keuangan, LKPP, dan Kadin yang menyelenggarakan Temu Bisnis Tahap VI, yang terintegrasi dengan ICEF. Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari sejak Kamis (3/8/2023) hingga Sabtu (5/8/2023), sebagai implementasi Inpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk UMKK dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.(***)
Yasonna Laoly : Kemenkumham Konsisten Mendukung Kemajuan Perekonomian Nasional
- Advertisement -
🎧 Gelar Fakta Audio
- Catatan Redaksi -Penerbitan laporan informasi ini tunduk pada koridor hukum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Media Samudera Kepri menjamin dan melayani Hak Jawab serta Hak Koreksi secara proporsional bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh materi pemberitaan ini demi menegakkan akuntabilitas dan keterbukaan informasi publik.
