Nasional, SK.co.id – Pegiat keamanan siber, Aulia Postiera, mengungkapkan keprihatinannya atas insiden kebocoran data besar yang melibatkan lebih dari 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), termasuk data Presiden Jokowi, anak-anaknya, dan beberapa pejabat tinggi lainnya. Data-data sensitif seperti NIK, alamat, nomor ponsel, dan email juga turut bocor dan dijual di dark web.
Aulia menekankan bahwa ini bukan pertama kalinya terjadi kebocoran data besar di Indonesia. Insiden serupa telah terjadi sebelumnya, seperti kebocoran data milik beberapa instansi pemerintah pada tahun 2022, kebocoran data pemilih milik KPU menjelang pemilu 2024, dan serangan terhadap Pusat Data Nasional (PDN), seperti dilansir Tempo.co.
Peristiwa ini kembali menyoroti kelemahan serius dalam sistem keamanan siber di Indonesia, khususnya dalam perlindungan data pribadi. Aulia mendesak pemerintah untuk mempercepat penguatan infrastruktur keamanan siber dan implementasi kebijakan serta regulasi seperti UU Perlindungan Data Pribadi secara tegas.
RonnyWar dari Kepri, seorang pengamat teknologi, menambahkan, “Kebocoran data ini menunjukkan betapa lemahnya sistem keamanan kita. Pemerintah harus segera mengambil tindakan nyata untuk melindungi data pribadi warga negara. Tidak hanya regulasi, tetapi juga edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga keamanan data pribadi.”
Semua pihak, termasuk pemerintah, harus bekerja sama untuk mencegah insiden serupa terulang kembali dan memastikan keamanan data pribadi warga negara.(red)
