samuderakepri.co.id, Jakarta – Provinsi Jawa Tengah akan menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (Pornas) ke-XVI Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Tahun 2023. Ajang ini akan diikuti oleh berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang baru pertama kali mengirimkan atletnya.
Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Komjen Pol. Andap Budhi Revianto berharap para atlet Kemenkumham dapat menunjukkan semangat juang dan sportivitas tinggi, serta meraih medali emas di setiap cabang olahraga (cabor) yang diikuti. Dia juga menyampaikan lima pesan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly, yang antara lain adalah menjaga kesehatan, stamina, fokus, konsentrasi, kesolidan, keselamatan, dan nama baik Kemenkumham.
Kemenkumham akan berlaga di enam cabor, yaitu bola voli, bulutangkis, tenis lapangan, futsal, basket, dan tenis meja. Total ada 117 kontingen yang dikirimkan, dengan 92 di antaranya adalah atlet, dan sisanya adalah pelatih dan official. Andap mengatakan bahwa keikutsertaan Kemenkumham dalam Pornas KORPRI ini merupakan buah dari komitmen untuk memajukan olahraga di lingkungan Kemenkumham melalui Persatuan Olahraga Pengayoman (POP) yang dibentuk pada 22 Juni 2022.
Pornas ke-XVI KORPRI 2023 akan berlangsung pada 13 sampai 23 Juli 2023 dan menjadi Pornas terbesar sepanjang sejarah KORPRI dengan 54 nomor pertandingan dan 179 medali yang diperebutkan. Selain sebagai ajang silaturahmi antara ASN se-Indonesia, Pornas KORPRI juga diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian Provinsi Jawa Tengah, khususnya di sektor UMKM.(***)
Kemenkumham Siap Berlaga di Pornas KORPRI 2023
- Advertisement -
🎧 Gelar Fakta Audio
- Catatan Redaksi -Penerbitan laporan informasi ini tunduk pada koridor hukum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Media Samudera Kepri menjamin dan melayani Hak Jawab serta Hak Koreksi secara proporsional bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh materi pemberitaan ini demi menegakkan akuntabilitas dan keterbukaan informasi publik.
