samuderakepri.co.id, Jakarta – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) merupakan salah satu instansi pemerintah yang memiliki peran penting dalam pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN). Kemenkumham bekerja sama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk melaksanakan pengadaan ASN secara transparan dan akuntabel.
Selain itu, Kemenkumham juga bertanggung jawab atas pengelolaan sekolah kedinasan yang membentuk taruna dan taruni sebagai calon ASN. Proses pengadaan taruna dan taruni dilakukan secara terbuka dan informatif agar masyarakat dapat mengakses informasi dengan mudah.
“Kami menjalankan pengadaan ASN, termasuk pengadaan taruna dan taruni sekolah kedinasan Tahun 2023, dengan prinsip informatif untuk menjamin transparansi dan aksesibilitas informasi kepada masyarakat,” ujar Andap, Sekretaris Jenderal Kemenkumham.
Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengadaan ASN yang digelar baru-baru ini, Kemenkumham menerima Surat Keputusan Menteri PAN RB tentang Penetapan Kebutuhan ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah. Surat Keputusan tersebut menetapkan jumlah total formasi ASN di pusat dan daerah sebanyak 572.496 formasi. (***)
Kemenkumham Gelar Pengadaan ASN dan Sekolah Kedinasan Tahun 2023 Secara Transparan dan Informatif
- Advertisement -
🎧 Gelar Fakta Audio
- Catatan Redaksi -Penerbitan laporan informasi ini tunduk pada koridor hukum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Media Samudera Kepri menjamin dan melayani Hak Jawab serta Hak Koreksi secara proporsional bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh materi pemberitaan ini demi menegakkan akuntabilitas dan keterbukaan informasi publik.
