Jenewa (SAMUDERAKEPRI) – Amerika Serikat resmi mencabut sanksi terhadap ekspor minyak Iran selama 60 hari setelah hari pertama pembicaraan kesepakatan damai bergulir di Swiss. Dialog langsung tingkat tinggi ini dipicu oleh penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antarkedua belah pihak pada pekan lalu, menyusul rangkaian konflik bersenjata yang melibatkan AS, Israel, dan Iran sejak akhir Februari 2026.
Dilansir dari laporan jurnalis Sarah Shamim untuk Al Jazeera, kesepakatan awal yang dimediasi oleh Qatar dan Pakistan ini berhasil membangun “jalur komunikasi” khusus terkait Selat Hormuz. Langkah ini diambil guna menjamin jalur aman bagi kapal komersial serta mengakhiri blokade selat pasca-perang yang sempat memicu guncangan hebat pada pasar energi global dan melonjaknya harga minyak dunia.
Meski mediator menyatakan kepala negosiator dari kedua negara akan memimpin kelompok kerja yang berfokus pada isu nuklir, sanksi, serta pemantauan sengketa, babak awal negosiasi ini langsung diwarnai oleh aksi saling klaim dan ketidaksepakatan yang kontradiktif antara Washington dan Teheran.
Polemik Pencairan Aset senilai US$12 Miliar
Negosiaton utama Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, mengklaim bahwa kesepakatan telah tercapai dengan AS untuk mencairkan dana Iran yang dibekukan di bank asing senilai 12 miliar dolar AS. Namun, pihak Washington memberikan narasi yang berbeda.
Presiden AS Donald Trump dan Wakil Presiden JD Vance menegaskan bahwa jika dana tersebut dicairkan, uangnya akan dimasukkan ke dalam rekening penampungan (escrow) yang dikendalikan penuh oleh AS. Dana itu hanya boleh digunakan secara eksklusif untuk membeli komoditas pertanian seperti jagung, gandum, dan kedelai langsung dari para petani Amerika demi membantu krisis kemanusiaan di Iran.
Klaim sepihak tersebut langsung dibantah oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, yang menyatakan bahwa aset tersebut akan dilepaskan tanpa syarat dan digunakan dengan kebebasan mutlak oleh Iran tanpa paksaan untuk membeli produk dari AS.
Silang Pendapat Kedatangan Inspektur Nuklir IAEA
Perselisihan tajam juga terjadi pada sektor pengawasan nuklir. Wapres AS JD Vance menyatakan bahwa Iran telah setuju untuk mengizinkan tim inspektur Badan Energi Atom Internasional (IAEA) kembali masuk ke negara tersebut sebagai langkah awal denuklirisasi permanen. Narasi ini diperkuat oleh unggahan Donald Trump di platform Truth Social yang mengklaim Iran telah sepenuhnya menyetujui inspeksi nuklir tingkat tertinggi.
Sebaliknya, pemerintah Iran secara tegas membantah klaim sepihak Amerika tersebut. Esmaeil Baghaei menyatakan bahwa pihak Teheran belum bertemu dengan Direktur Jenderal IAEA dan menegaskan sama sekali belum ada jadwal yang jelas bagi para inspektur PBB untuk memeriksa fasilitas nuklir mereka.
Sebagai catatan sejarah konflik, Iran melarang total kehadiran inspektur IAEA sejak tahun lalu pasca-perang kilat 12 hari, di mana militer Israel dan Amerika Serikat berkolaborasi membombardir sejumlah situs militer serta tiga instalasi nuklir di wilayah Iran.
Hingga saat ini, sejumlah poin krusial dan sensitif terkait masa depan cadangan uranium yang diperkaya milik Iran—yang kini diperkirakan mencapai 440 kg pada tingkat pengayaan 60 persen—serta rincian teknis penghapusan sanksi secara menyeluruh masih belum dinegosiasikan dan menjadi tantangan berat bagi kesepakatan damai jangka panjang. (*)
