Bangkalan (SAMUDERAKEPRI) – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen penuh jajaran pemerintahannya untuk memperkuat pengelolaan sumber daya negara sekaligus memastikan tidak adanya kebocoran anggaran yang dapat menghambat laju pembangunan nasional. Penegasan tersebut disampaikan Kepala Negara saat memberikan sambutan dalam acara Penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) 2026 yang digelar di Institut Agama Islam (IAI) Syaichona Mohammad Cholil, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, pada Selasa (23/6/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo memaparkan sejumlah data strategis kepada para ulama yang hadir. Menurut Kepala Negara, kaum alim ulama memiliki hak untuk mengetahui berbagai perkembangan serta kebijakan pemerintah karena memegang peran penting sebagai pemimpin yang paling dekat dengan masyarakat luas.
“Saudara-saudara sekalian, saya ingin memberi beberapa data. Karena para ulama adalah pemimpin yang paling dekat sama rakyat. Para ulama berhak untuk mengerti,” ujar Presiden Prabowo di hadapan para peserta munas.
Salah satu capaian yang dipaparkan adalah terkait pembangunan infrastruktur berupa 1.151 kilometer jalan desa dan jalan daerah yang baru saja diresmikannya dengan total serapan anggaran mencapai Rp5,4 triliun. Presiden Prabowo memberikan gambaran bahwa efisiensi pengelolaan keuangan negara yang tepat guna akan mampu melipatgandakan jumlah pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, hingga perbaikan puluhan ribu fasilitas sekolah bagi rakyat. Oleh karena itu, menghentikan penguapan dana dan menambal kebocoran anggaran menjadi fokus utama dari kabinet pemerintahannya.
Selain kebocoran anggaran, Kepala Negara membeberkan tindakan tegas pemerintah dalam menertibkan pengelolaan kekayaan alam. Langkah nyata tersebut di antaranya dilakukan melalui penguasaan kembali jutaan hektare lahan komoditas kelapa sawit yang kedapatan melanggar hukum, serta penutupan aktivitas pengerukan mineral ilegal.
“Pemerintah saya telah merebut kembali, menguasai kembali lebih dari 5 juta hektare kebun kelapa sawit yang melanggar hukum, yang tidak sesuai peraturan. Yang bikin kebun di hutan lindung, yang memalsukan laporan, kita telah menutup ratusan tambang-tambang tanpa izin,” tegas Presiden.
Di akhir arahannya, Presiden Prabowo kembali menekankan bahwa fondasi utama dalam mengamankan potensi kekayaan alam Indonesia yang melimpah ini adalah dengan menghadirkan birokrasi pemerintahan yang bersih, transparan, dan terbebas secara total dari praktik korupsi. Kunci keberhasilan pembangunan nasional dinilai bertumpu pada integritas aparatur negara dalam mengelola hak-hak keuangan rakyat secara bertanggung jawab. (*)
