⚡ Ringkasan 1 Menit
PT Media Samudera Kepri mengirimkan surat keberatan administratif kepada Atasan PPID Utama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Sekretaris Daerah Provinsi Kepri) pada Rabu, 18 November 2026. Langkah ini merupakan tindak lanjut atas balasan tertulis PPID Utama terkait permohonan salinan dokumen tindak lanjut LHP BPK RI Tahun Anggaran 2025 pada Biro Umum Setda Kepri. Dalam surat jawabannya, PPID Utama mengecualikan rincian dokumen belanja sewa angkutan dan hotel karena alasan data pribadi, namun belum memberikan tanggapan atas rincian utang belanja modal dan koreksi aset lainnya. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Atasan PPID Utama memiliki waktu paling lambat 30 hari kerja untuk memberikan tanggapan tertulis atas keberatan tersebut.
TANJUNGPINANG, SAMUDERAKEPRI.CO.ID – Surat keberatan administratif terkait permohonan keterbukaan informasi publik mengenai tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Tahun Anggaran 2025 pada Biro Umum Sekretariat Daerah (Setda) resmi dikirimkan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Sekretaris Daerah Provinsi Kepri, pada Rabu, 18 November 2026.
Pengajuan keberatan dengan Nomor Surat 047/KEB-INFO/MSK/XI/2026 yang diajukan atas nama badan hukum PT Media Samudera Kepri tersebut merupakan tindak lanjut atas Surat Jawaban PPID Utama Provinsi Kepri Nomor B/500.12.18.1/383/DKI/2026 tertanggal 17 November 2026. Dokumen keberatan itu dikirimkan satu hari kerja setelah diterimanya balasan tertulis dari PPID Utama atas permohonan informasi awal bernomor 046/REQ-INFO/MSK/X/2026 tanggal 23 Oktober 2026.
Rincian Tiga Objek Permohonan Informasi
Berdasarkan dokumen permohonan informasi awal yang merujuk pada LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2025, terdapat tiga kelompok dokumen yang dimohonkan salinannya:
- Belanja Sewa Angkutan dan Hotel (Nilai Temuan Rp1.744.241.715,83): Meliputi salinan Surat Undangan, Surat Tugas, Surat Perjalanan Dinas (SPPD), Laporan Kegiatan, boarding pass, Laporan Hasil Pengujian Inspektorat Provinsi Kepri, serta dokumen revisi Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pada Biro Umum.
- Utang Belanja Modal (Nilai Temuan Rp1.669.791.686,00): Meliputi salinan rincian data atau daftar kreditur (pihak ketiga) dan rincian sub-kegiatan pekerjaan yang membentuk utang belanja modal di Setda Provinsi Kepri per 31 Desember 2025.
- Koreksi Aset Lainnya (Nilai Temuan Rp4.054.186.458,00): Meliputi salinan rincian daftar aset yang mengalami penambahan atau koreksi nilai akumulasi penyusutan aset lainnya di lingkungan Biro Umum Tahun Anggaran 2025.
Isi Tanggapan PPID Utama Pemprov Kepri
Dalam surat jawaban tertanggal 17 November 2026 yang ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepri, Hendri Kurniadi, PPID Utama menyampaikan beberapa poin tanggapan:
- Data yang dimohonkan berada di bawah penguasaan dan kewenangan Biro Umum Setda Provinsi Kepri.
- Kegiatan tersebut telah selesai dipertanggungjawabkan serta telah diperiksa oleh BPK RI dan Inspektorat Provinsi Kepri dengan Laporan Hasil Reviu Nomor LHR.01/REVIU/ITPROV.4/2026 tanggal 7 September 2026, yang secara umum dinyatakan telah sesuai prosedur dan telah ditindaklanjuti.
- Permintaan data rinci terkait Belanja Sewa Alat Angkutan Udara, Angkutan Apung Bermotor, dan Sewa Hotel tidak dapat diberikan karena memuat data pribadi pihak ketiga serta rincian teknis keuangan yang dinilai rawan disalahgunakan jika dipublikasikan tanpa konteks.
- Merujuk Pasal 17 huruf h, huruf i, dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), dokumen tersebut dikategorikan sebagai Informasi yang Dikecualikan.
Sementara itu, dalam surat balasan tersebut tidak tercantum tanggapan maupun penjelasan tertulis mengenai permohonan informasi pada poin kedua terkait daftar kreditur utang belanja modal dan poin ketiga terkait rincian koreksi akumulasi penyusutan aset.
Dasar Keberatan Administratif
Dalam dokumen keberatan yang ditujukan kepada Atasan PPID Utama dengan tembusan kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi Kepri dan Inspektur Provinsi Kepri, pemohon mencantumkan sejumlah dasar ketentuan peraturan perundang-undangan:
- Kewajiban Informasi Anggaran: Merujuk Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP mengenai kewajiban badan publik menyediakan informasi terkait penggunaan anggaran dan realisasi keuangan.
- Mekanisme Penghitaman Data: Merujuk Pasal 17 UU KIP dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 yang mengatur bahwa jika terdapat elemen data pribadi dalam dokumen publik, PPID memberikan salinan dokumen dengan menghitamkan bagian yang dikecualikan.
- Syarat Uji Konsekuensi: Merujuk Pasal 19 dan Pasal 20 UU KIP juncto Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 terkait kewajiban adanya penetapan tertulis hasil pengujian konsekuensi sebelum menyatakan suatu informasi dikecualikan.
- Kewajiban Jawaban Tertulis: Merujuk Pasal 22 ayat (7) UU KIP mengenai kewajiban PPID menyampaikan pemberitahuan tertulis atas seluruh materi permohonan informasi, termasuk apabila informasi tidak dikuasai atau tidak dapat diberikan.
Tenggang Waktu Proses Keberatan
Melalui surat keberatan tersebut, pemohon meminta Atasan PPID Utama membatalkan surat jawaban PPID Utama sebelumnya dan memerintahkan penyerahan salinan dokumen dalam format PDF melalui surat elektronik.
Sesuai ketentuan Pasal 37 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 2008, Atasan PPID memiliki jangka waktu paling lambat 30 hari kerja sejak diterimanya surat keberatan untuk memberikan tanggapan tertulis. Apabila hingga batas waktu tersebut tidak ada tanggapan atau keberatan ditolak, pemohon dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau sesuai Pasal 39 UU KIP.
Hingga berita ini diturunkan, berkas keberatan tersebut berada dalam tahap pengiriman dan proses administrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. (Tim Redaksi)
Catatan Redaksi:
Pemberitaan ini disusun berdasarkan dokumen permohonan informasi publik, surat jawaban PPID Utama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dan berkas keberatan administratif yang diajukan oleh badan hukum PT Media Samudera Kepri dalam rangka pelaksanaan fungsi kontrol sosial pers sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Redaksi akan memuat perkembangan lebih lanjut setelah adanya tanggapan resmi atau keputusan tertulis dari Atasan PPID Utama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sesuai tenggang waktu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.


