Jakarta, SK.co.id — Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmennya terhadap penguatan kebijakan fiskal dan deregulasi ekonomi dalam rapat kabinet terbatas bersama jajaran Menteri bidang ekonomi di Istana Merdeka, Selasa (22/7).
Rapat tersebut membahas perkembangan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sedang dibahas di DPR. Menkeu Sri Mulyani Indrawati, seusai rapat, menyampaikan bahwa Presiden telah memberikan arahan strategis yang komprehensif terkait reformasi penerimaan negara, pengendalian defisit, serta optimalisasi belanja pemerintah.
“Arahan Bapak Presiden sangat lengkap. Reformasi penerimaan negara terus dilakukan agar kita mendapatkan penerimaan yang memadai. Belanja negara difokuskan pada program-program penting dan prioritas,” ujar Sri Mulyani kepada awak media.
Presiden juga menekankan pentingnya menjaga defisit anggaran pada tingkat yang sehat agar APBN tetap mampu berperan sebagai penopang pertumbuhan ekonomi nasional secara counter cyclical. Kepercayaan pasar menjadi perhatian utama guna mendorong stabilitas dan keberlanjutan ekonomi.
Tak hanya fiskal, Prabowo mendorong langkah-langkah deregulasi yang dinilai krusial untuk menciptakan iklim usaha yang kompetitif. Deregulasi diharapkan bisa mengurangi ketergantungan terhadap APBN dan merangsang investasi serta perdagangan.
“Presiden ingin agar regulasi dipermudah untuk dunia usaha, investasi, dan perdagangan. Tata kelola yang baik menjadi dasar agar pertumbuhan ekonomi berkelanjutan,” tambah Menkeu.
Sementara hasil akhir pembahasan APBN belum diumumkan, Sri Mulyani menyebutkan bahwa Presiden Prabowo dijadwalkan akan menyampaikan pidato kenegaraan terkait materi APBN secara resmi dalam Sidang Paripurna DPR pada 15 Agustus mendatang.
(BPMI Setpres)
Ikuti berita populer lainnya di Google News SAMUDERAKEPRI
Ikuti berita populer lainnya di saluran WhatsApp SAMUDERA KEPRI
