Batam, SamuderaKepri.co.id – Usai terpilih sebagai Ketua Umum Lembaga Seni Qasidah Indonesia (LASQI) Kota Batam, Erlita Amsakar langsung memantapkan langkah dengan menyusun dan memperkuat struktur kepengurusan organisasi. Langkah ini menjadi upaya awal untuk memastikan roda organisasi berjalan solid, terarah, dan berkelanjutan.
Erlita resmi terpilih sebagai Ketua Umum LASQI Kota Batam melalui Musyawarah Daerah (Musda) pada 25 Oktober 2025. Sejak itu, ia segera melakukan konsolidasi internal bersama jajaran pengurus guna menyiapkan program kerja organisasi ke depan.
Dalam pertemuan dengan pengurus LASQI Kota Batam di ruang kerjanya, Senin (12/1/2026), Erlita yang juga menjabat sebagai Ketua TP-PKK Kota Batam menekankan pentingnya menjaga kekompakan dan kebersamaan antarpengurus.
“Saya mengajak seluruh pengurus untuk tetap kompak. Dengan kekompakan dan kerja sama yang baik, program-program LASQI akan lebih mudah kita jalankan,” ujar Erlita.
Ia juga mendorong agar pembentukan kepengurusan LASQI di tingkat kecamatan dapat segera dituntaskan. Hal tersebut dimaksudkan agar pelantikan pengurus kecamatan dapat dilaksanakan secara serentak bersama pengurus LASQI Kota Batam.
Menurut Erlita, keberhasilan organisasi tidak hanya ditentukan oleh perencanaan yang baik, tetapi juga oleh komunikasi dan koordinasi yang efektif antarpengurus. Oleh karena itu, ia meminta seluruh jajaran pengurus untuk aktif berkoordinasi dan melaporkan setiap perkembangan kegiatan yang dilaksanakan.
“LASQI tidak bisa berjalan sendiri. Diperlukan kerja sama, komunikasi, dan saling melaporkan agar organisasi ini terus berkembang serta memberikan manfaat bagi masyarakat,” tutupnya. (*)
Ketua Umum LASQI Batam Erlita Amsakar Ajak Pengurus Perkuat Sinergi Organisasi
- Advertisement -
🎧 Gelar Fakta Audio
- Catatan Redaksi -Penerbitan laporan informasi ini tunduk pada koridor hukum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Media Samudera Kepri menjamin dan melayani Hak Jawab serta Hak Koreksi secara proporsional bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh materi pemberitaan ini demi menegakkan akuntabilitas dan keterbukaan informasi publik.
