📤 Bagikan Berita Ini:

TANJUNGPINANG, SAMUDERAKEPRI — Redaksi PT Media Samudera Kepri secara resmi melayangkan pengaduan dan permohonan verifikasi kepada Badan Pengawasan (Bawas) Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI) melalui sistem Whistleblowing System (SIWAS), Jumat (20/11/2026).

Langkah administratif dengan nomor registrasi PUASF20261120WC ini ditempuh menyusul masuknya pesan singkat dan panggilan telepon ke nomor layanan redaksi dari pihak yang memperkenalkan diri secara tertulis dengan inisial FW selaku staf tata usaha Mahkamah Agung Jakarta.

Berdasarkan catatan kronologi percakapan pada Jumat (20/11/2026) pukul 12.40 WIB, pihak berinisial FW tersebut menghubungi nomor WhatsApp redaksi untuk menanyakan keberadaan Pemimpin Redaksi PT Media Samudera Kepri, Ronny Paslan.

Dalam pesan lanjutannya pada pukul 12.43 WIB, pihak tersebut menyampaikan adanya perihal penting terkait berkas perkara yang ditulisnya sebagai nomor “19/KI/2026//PTUN Tanjung Pinang” (teregister resmi sebagai perkara sengketa informasi publik Nomor 19/G/KI/2026/PTUN.TPI antara PT Media Samudera Kepri melawan Kantor Balai Pelaksanaan Jalan Nasional/BPJN Kepulauan Riau).

Selanjutnya, pada pukul 12.52 WIB, pihak berinisial FW melakukan panggilan suara selama kurang lebih lima menit. Dalam sambungan telepon tersebut, ia menyampaikan informasi bahwa terdapat pihak yang mengaku berasal dari PT Media Samudera Kepri hendak menemui panitera di Mahkamah Agung.

Menanggapi komunikasi tersebut, Pemimpin Redaksi PT Media Samudera Kepri, Ronny Paslan, menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah mengutus siapa pun untuk menemui panitera maupun aparatur peradilan di luar mekanisme resmi persidangan.

“Seluruh proses administrasi perkara yang kami jalani ditempuh secara resmi melalui sistem peradilan elektronik (e-Court) dan jalur kepaniteraan yang berlaku. Kami tidak pernah mengutus perwakilan untuk menemui pejabat pengadilan secara informal,” ujar Ronny Paslan dalam keterangannya di Tanjungpinang, Jumat (20/11/2026).

Menurut Ronny, pengaduan ke Bawas MA-RI dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian redaksi guna memastikan keabsahan identitas pihak yang menghubungi, sekaligus mencegah potensi penyalahgunaan nama baik PT Media Samudera Kepri maupun institusi Mahkamah Agung.

“Kami menyampaikan kronologi dan bukti tangkapan layar komunikasi ini ke Bawas MA-RI agar dapat diverifikasi secara internal, apakah pihak berinisial FW tersebut benar aparatur resmi Mahkamah Agung atau pihak luar yang mencatut nama institusi. Di saat yang sama, kami juga menegaskan bahwa tidak ada utusan redaksi kami yang menemui panitera,” jelasnya.

Sebagaimana diatur dalam ketentuan disiplin aparatur peradilan—di antaranya Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 071/KMA/SK/V/2008 serta Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2016 maupun imbauan resmi Kepaniteraan dan Biro Hukum dan Humas MA-RI—aparatur peradilan tidak dibenarkan menghubungi para pihak berperkara secara langsung melalui saluran pribadi terkait urusan perkara, melainkan wajib melalui mekanisme resmi pengadilan pengaju.

Hingga berita ini diterbitkan, redaksi telah mengirimkan permintaan verifikasi tersebut melalui kanal resmi pengawasan MA-RI dan masih menunggu tindak lanjut serta klarifikasi resmi dari Badan Pengawasan maupun Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI atas pengaduan nomor registrasi PUASF20261120WC, sekaligus membuka ruang hak jawab bagi pihak-pihak terkait sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. (Red)

Catatan Redaksi:
Pemberitaan ini disusun dan dipublikasikan oleh redaksi PT Media Samudera Kepri sebagai bentuk pertanggungjawaban informasi publik serta kehati-hatian kelembagaan menyusul adanya komunikasi yang mengatasnamakan aparatur peradilan terkait perkara yang melibatkan badan hukum perusahaan pers ini. Penyebutan inisial pihak terkait dilakukan untuk menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah sesuai Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik. Redaksi membuka seluas-luasnya ruang Hak Jawab dan klarifikasi resmi dari Badan Pengawasan maupun Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.


📤 Bagikan Berita Ini: