Jakarta, SK.co.id – Indonesia menorehkan sejarah baru dalam upaya pengendalian perubahan iklim dengan peluncuran Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon) pada 26 September 2023. Beroperasi di bawah naungan Bursa Efek Indonesia (BEI), IDXCarbon menjadi tonggak penting dalam komitmen nasional menuju Net Zero Emission 2060, sejalan dengan Perjanjian Paris dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
Hingga 22 Agustus 2025, IDXCarbon menunjukkan pertumbuhan signifikan. Jumlah proyek terdaftar melonjak dari tiga pada 2024 menjadi delapan proyek, mendorong peningkatan volume Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK) yang diperdagangkan hingga 73 persen. Volume transaksi karbon mencapai 696.763 ton CO₂ ekuivalen (tCO₂e), dengan nilai Rp27,74 miliar—naik 483 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Frekuensi transaksi pun meningkat dari 50 menjadi 129 kali, atau tumbuh 158 persen.
Salah satu fitur penting dalam perdagangan karbon adalah mekanisme retirement, yakni penarikan kredit karbon dari peredaran sebagai bentuk kompensasi emisi. IDXCarbon mencatat volume retirement sebesar 554.076 tCO₂e hingga Agustus 2025, naik 34 persen dari tahun sebelumnya. Menariknya, pengguna jasa retirement tidak hanya berasal dari korporasi besar, tetapi juga dari kegiatan non-komersial seperti seminar nasional, pernikahan, hingga pelantikan profesor—menunjukkan meningkatnya kesadaran publik terhadap jejak karbon.
Langkah strategis juga dilakukan pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup yang pada Januari 2025 membuka perdagangan karbon internasional lewat IDXCarbon. Produk karbon Indonesia kini dapat diperdagangkan lintas negara, memperkuat posisi Indonesia di pasar global. IDXCarbon bahkan meraih penghargaan bergengsi Carbon Positive Awards 2025 sebagai “Best Official Carbon Exchange in Emerging Economy” dari Green Cross United Kingdom. Penilaian didasarkan pada pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan integrasi IDXCarbon dengan Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN-PPI), yang menjamin transparansi dan akurasi data kredit karbon.
Secara regional, performa IDXCarbon melampaui negara tetangga. Dalam periode Januari–Agustus 2025, Malaysia hanya mencatat 21.586 tCO₂e dan Jepang 239.674 tCO₂e, jauh di bawah capaian Indonesia. Hal ini menegaskan potensi Indonesia sebagai pusat perdagangan karbon di Asia, didukung oleh kekayaan sumber daya alam dan peluang proyek hijau yang luas.
Namun, tantangan tetap ada. Indonesia belum sepenuhnya menerapkan pajak karbon meski telah direncanakan sejak 2021. Perdagangan emisi di subsektor pembangkit listrik belum berjalan, dan sektor lain masih dalam tahap penyusunan peta jalan. Di tingkat internasional, Indonesia telah menandatangani Mutual Recognition Agreement (MRA) dengan Gold Standard Registry dan tengah bernegosiasi dengan VERRA Registry. MRA ini penting agar kredit karbon Indonesia diakui dalam skema global seperti Article 6 Paris Agreement dan CORSIA.
Permasalahan lain adalah lemahnya sisi permintaan. Sebagian besar transaksi masih bersifat sukarela, dilakukan oleh perusahaan yang ingin menunjukkan komitmen ESG atau individu yang peduli lingkungan. Untuk menciptakan pasar yang berkelanjutan, diperlukan regulasi yang mewajibkan offset emisi di sektor tertentu, insentif fiskal bagi perusahaan dekarbonisasi, serta pengakuan internasional yang lebih luas terhadap kredit karbon Indonesia.
Sebagai bagian dari strategi transisi hijau, BEI meluncurkan program CarbonACT Indonesia. Program ini mencakup edukasi publik, penyediaan Carbon Calculator, pelaksanaan Net Zero Incubator bagi emiten, serta penerbitan produk investasi hijau seperti obligasi berkelanjutan, reksadana ESG, dan indeks saham berbasis ESG. Transparansi investasi diperkuat dengan ESG Metrics Reporting Guidelines yang mencakup 28 metrik utama untuk membantu emiten dan investor menilai risiko serta peluang keberlanjutan.
Dengan capaian hingga 2025, IDXCarbon membuktikan bahwa perdagangan karbon di Indonesia bukan sekadar wacana, melainkan realitas yang diperhitungkan dunia. Tantangan regulasi dan pengembangan pasar memang masih ada, tetapi justru membuka peluang menjadikan Indonesia sebagai pusat perdagangan karbon terbesar di Asia, bahkan dunia.
Keberhasilan IDXCarbon ke depan akan sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, regulator, pelaku pasar, investor, dan masyarakat. Jika dikelola dengan baik, bursa karbon tidak hanya memperkuat daya saing Indonesia, tetapi juga mewariskan bumi yang lebih lestari bagi generasi mendatang. (tim BEI /*)