Anambas, SK.co.id — Polemik seputar ijazah kesetaraan kepala daerah di Kabupaten Kepulauan Anambas memantik respons dari berbagai kalangan. Tokoh masyarakat Jemaja, Antoni Jemaja, menyampaikan pandangan yang berakar dari realitas anak pulau dan tantangan pendidikan di wilayah perbatasan.
Menurut Antoni, pendidikan tidak boleh dipersempit sebagai formalitas ijazah semata, melainkan harus menjadi cerminan keberpihakan terhadap rakyat yang hidup di wilayah terluar dan terpencil. “Kami tidak membela ijazah instan, tapi kami juga tidak ingin pendidikan dijadikan alat untuk merendahkan perjuangan anak pulau yang sejak kecil hidup dalam keterbatasan,” ujarnya, Sabtu (11/10/2025).
Anak Perbatasan: Belajar di Tengah Ombak dan Keterbatasan
Antoni menggambarkan kerasnya perjuangan anak-anak di pulau-pulau kecil seperti Jemaja, Kiabu, dan Tarempa. Mereka harus menyeberang laut untuk bersekolah, belajar di bawah lampu minyak, dan bergantung pada guru yang datang sebulan sekali.
“Apakah kami tidak layak jadi pemimpin hanya karena pendidikan kami ditempuh dengan cara yang berbeda?” tegasnya.
Bagi Antoni, pendidikan harus dilihat sebagai proses pembentukan karakter dan keberpihakan sosial. Ia menekankan pentingnya pemimpin yang memahami realitas hidup tanpa sinyal, tanpa listrik, dan tanpa guru tetap. “Kalau ada anak pulau yang menempuh pendidikan kesetaraan dengan semangat membangun kampungnya, itu harus dihargai,” tambahnya.
Menolak Jalan Pintas, Tapi Menghargai Jalan Terjal
Antoni juga menolak keras praktik manipulasi ijazah atau penggunaan jalur kesetaraan hanya demi mengejar jabatan. “Kami tahu bedanya antara orang yang belajar sungguh-sungguh dan yang hanya cari syarat administratif. Yang kami bela adalah anak pulau yang belajar di tengah badai, bukan elite yang beli ijazah di balik meja,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa solusi bukan sekadar menaikkan standar akademik calon kepala daerah, melainkan memperbaiki sistem pendidikan di wilayah perbatasan. “Kalau mau bicara meritokrasi, mulai dulu dari pemerataan akses pendidikan. Jangan hanya bicara dari podium kota,” sindir Antoni.
Tanggapan Generasi Muda: Dukung Kondusifitas, Hargai Etikad Baik
Suara generasi muda turut hadir dalam dinamika ini. Seorang pemuda Anambas menyampaikan harapannya agar polemik ini tidak merusak semangat persatuan dan pembangunan. “Hari ini saya sebagai generasi muda memohon kepada para tokoh yang mempermasalahkan hal ini, mari kita bersama-sama mendukung kondusifitas Anambas. Biarkan mereka berjalan memimpin negeri ini. Jika mereka salah dalam langkah, barulah kita bertindak,” ujarnya.
Ia juga mengakui bahwa para pemimpin saat ini telah menunjukkan sejumlah etikad baik, di antaranya:
Pelantikan P3K pertama di Anambas, sebagai bentuk komitmen terhadap tenaga kerja lokal.
TPP ASN Anambas mulai normal kembali, menunjukkan perhatian terhadap kesejahteraan aparatur sipil negara.
Investor mulai melirik Anambas, berkat kerja keras para pemimpin yang aktif menjemput bola.
“Dan masih banyak lagi hal positif lainnya yang patut diapresiasi,” tambahnya.
Respons Antoni: Kritik Harus Berimbang, Jangan Abaikan Prestasi
Menanggapi suara generasi muda, Antoni menyambut baik semangat positif tersebut. Ia menegaskan bahwa kritik terhadap pendidikan kepala daerah harus tetap proporsional dan tidak mengabaikan kerja nyata di lapangan.
“Saya sepakat, kita harus adil dalam menilai. Kalau mereka sudah menunjukkan etikad baik dan membawa perubahan, maka itu harus dihargai. Kritik tetap perlu, tapi jangan sampai mematikan semangat anak pulau yang sedang berjuang membangun daerahnya,” ujar Antoni.
Ia juga menambahkan bahwa pemimpin yang hadir di tengah rakyat, memperjuangkan hak-hak dasar, dan membuka jalan bagi kemajuan adalah bentuk pendidikan yang paling nyata. “Pendidikan itu bukan hanya soal gelar, tapi soal keberanian untuk turun tangan dan membenahi negeri dari batas terluar,” tutupnya.
Rekomendasi Antoni untuk Pemerintah dan Partai Politik
Antoni turut menyampaikan tiga rekomendasi strategis:
- Pemerintah pusat harus mempercepat pembangunan sekolah menengah dan perguruan tinggi di wilayah perbatasan seperti Anambas dan Natuna.
- Partai politik wajib membuka ruang bagi kader dari daerah terpencil yang punya rekam jejak pengabdian, bukan hanya yang punya gelar atau modal besar.
- Media dan akademisi harus mengangkat kisah inspiratif anak pulau yang berjuang dalam pendidikan, agar publik tidak terjebak pada stigma ijazah semata.
Pemimpin dari Pulau Harus Jadi Harapan, Bukan Korban Stigma
Di akhir pernyataannya, Antoni menyampaikan harapan agar bangsa ini tidak melupakan anak-anak yang tumbuh di ujung negeri. “Kami tidak minta dimudahkan, kami hanya minta dihargai. Jangan biarkan anak pulau terus jadi penonton dalam panggung politik. Pendidikan kami mungkin berbeda, tapi semangat kami sama: membangun negeri dari batas terluar,” pungkasnya.
Laporan: Ronny | Editor: SK.co.id
