Jakarta (SAMUDERAKEPRI) – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 22 Juni 2026. Pertemuan strategis tersebut ditujukan untuk mengevaluasi perkembangan program hilirisasi industri, ketahanan energi nasional, hingga stabilitas pelayanan kelistrikan bagi masyarakat.
Dinukil dari rilis resmi Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan laporan bahwa proyek hilirisasi untuk ekosistem baterai mobil listrik yang merupakan kerja sama antara CATL dan Antam kini telah selesai dibangun. Infrastruktur raksasa tersebut dijadwalkan akan diresmikan secara langsung pada akhir bulan Juli mendatang.
Berdasarkan data yang dihimpun terkait ketahanan energi nasional, Pemerintah memastikan bahwa ketersediaan pasokan energi di tanah air saat ini berada dalam kondisi aman dengan rata-rata ketahanan minimum berada di atas 20 hari.
Dikutip dari laporan evaluasi stabilitas kelistrikan, Menteri ESDM memaparkan rincian angka kebutuhan komoditas pendukung PLN. Total konsumsi batu bara yang dibutuhkan PLN setiap tahunnya mencapai 154 juta ton. Sementara itu, Kementerian ESDM telah memberikan penugasan kepada perusahaan-perusahaan untuk melayani PLN dengan total komoditas sebesar 180 hingga 190 juta ton, di mana yang sudah resmi dikontrak oleh PLN adalah sebesar 134 juta ton.
Menteri Bahlil menjelaskan bahwa secara kontrak tahunan yang berjalan hingga bulan ke-6 (Juni) ini, pasokan batu bara seharusnya tidak menghadapi kendala (no issue). Namun, persoalan muncul dari permintaan teknis pihak PLN yang membutuhkan batu bara kalori medium untuk proses pencampuran (blending).
Guna mengantisipasi hambatan tersebut, Pemerintah bergerak cepat mengambil langkah taktis membantu PLN serta menginstruksikan korporasi negara tersebut untuk segera melakukan pemeliharaan (maintenance) infrastruktur secara berkala demi menjamin kepastian pelayanan kelestrikan yang andal bagi publik.
Sebagai langkah pengawasan jangka panjang dan bentuk transparansi tata kelola, Kementerian ESDM resmi membentuk tim pengadaan batu bara khusus agar persoalan serupa tidak terulang kembali di masa depan. Tim pengadaan ini diisi oleh kolaborasi lintas instansi yang terdiri dari perwakilan PLN, Direktorat Jenderal Batu Bara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Inspektur Jenderal.
Terkait agenda tersebut, Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi tegas kepada kementerian terkait untuk segera merumuskan langkah-langkah yang terukur dalam rangka percepatan penataan sistem agar pelayanan kelistrikan nasional sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi dapat berjalan optimal tanpa hambatan. (*)
