Investigasi Mendalam: Di Balik Proyek Jalan Putik–Langir Rp14,4 M, Antara Desain “Lalu Lintas Rendah” dan Temuan Besi Terlantar
ANAMBAS, SamuderaKepri.co.id – Tabir gelap menyelimuti proyek Pembangunan Jalan Putik–Langir senilai Rp14.494.861.000,00. Meski pihak Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Kepri telah memberikan klarifikasi, Redaksi SamuderaKepri.co.id justru menemukan kontradiksi tajam antara pembelaan resmi pemerintah dengan fakta fisik di lokasi proyek.
BACA JUGA :
1. Paradoks Spesifikasi: Dalih Satker vs Fakta Lapangan
Dalam surat nomor HM0501/B/Bpjn3.5/2026/113, Satker PJN berdalih bahwa tidak digunakannya besi tulangan wiremesh (besi tikar) adalah karena jalan tersebut didesain untuk “Lalu Lintas Rendah” dengan kuat lentur beton $fs$ 3,5 MPa. Satker mengklaim hanya menggunakan tie bar (besi pengikat) sesuai spesifikasi khusus SKh. 1.5.24.
Namun, tim investigasi menemukan bukti yang menggugurkan alasan tersebut. Dokumentasi foto lapangan dengan jelas memperlihatkan tumpukan besi rakitan (wiremesh) yang signifikan justru dibiarkan tergeletak di semak-semak di luar area pengecoran.
Analisis Keberatan: Melalui surat nomor 023/SK/KEBERATAN/II/2026, redaksi mempertanyakan: “Jika benar desain tidak memerlukan wiremesh, mengapa ada pengadaan material tersebut di lokasi?” Ada dugaan kuat material ini masuk dalam anggaran (RAB) namun sengaja tidak dipasang untuk mempercepat kerja atau keuntungan ilegal.
2. Misteri Pengerjaan 29 Hari: Mengabaikan Takdir Teknis Beton?
Dokumen papan proyek mencatat kontrak dimulai 3 Desember 2025 dan harus tuntas 31 Desember 2025. Durasi 29 hari kalender ini menjadi sorotan utama dalam surat keberatan redaksi karena dianggap melampaui logika konstruksi beton.
Risiko Struktural: Beton membutuhkan masa pengerasan (curing time) standar selama 28 hari untuk mencapai kekuatan maksimal. Jika pengecoran jalan selebar 12 meter dan setebal 30 cm dipacu dalam satu bulan, kapan waktu untuk persiapan lahan, pemasangan bekisting, hingga masa pengerasan yang cukup?
Indikasi Pelanggaran: Prosedur yang terburu-buru ini diduga kuat hanya demi mengejar serapan anggaran akhir tahun (APBN Murni), namun dengan risiko tinggi terjadinya retak struktur dan kegagalan bangunan di masa depan.
3. Penembokan Informasi: Satker Menolak Transparansi RAB
Poin paling krusial dalam ketegangan ini adalah keengganan Satker PJN memberikan salinan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Satker hanya memberikan jawaban naratif tanpa bukti dokumen pendukung.
Aspek Hukum: Redaksi dalam surat keberatannya menegaskan bahwa berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), RAB proyek negara adalah informasi terbuka.
Dugaan Manipulasi: Penolakan ini memperkuat indikasi bahwa ada item pekerjaan (seperti pembesian) yang dianggarkan dalam belasan miliar rupiah tersebut, namun fakta di lapangan menunjukkan material tersebut “dibuang” ke semak-semak.
Karena Satker PJN dinilai tidak mampu mempertanggungjawabkan ketidaksesuaian material dan durasi kerja yang mencurigakan, Redaksi SamuderaKepri.co.id menyatakan:
Memberikan tenggat 2×24 jam bagi Satker untuk membuka RAB secara transparan. Saat ini tengah menyusun Laporan Pengaduan Masyarakat (DUMAS) resmi untuk dikirimkan ke Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau guna mengusut tuntas potensi kerugian negara.
“Kami tidak hanya bicara soal jalan, tapi soal bagaimana uang negara belasan miliar digunakan. Rakyat berhak mendapatkan jalan berkualitas, bukan proyek kilat yang materialnya dibuang ke semak,” tegas Redaksi. (Tim/Red)