Oleh : Analisis Investigatif Redaksi samuderakepri.co.id
OPINI, RANAI – Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Natuna mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024 patut diapresiasi secara administratif. Namun, sebagai fungsi kontrol sosial, Redaksi Samudera Kepri memandang perlu untuk membedah lebih dalam catatan kaki yang tersaji dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Nomor: 87.A/LHP/XVIII.TJP/05/2025.
Hasil bedah dokumen kami menemukan sejumlah poin krusial yang menyentuh aspek kepatuhan dan efektivitas penggunaan anggaran, yang jika tidak segera ditindaklanjuti, berpotensi menciderai marwah tata kelola keuangan daerah.
Potensi Kebocoran pada Belanja Perjalanan Dinas
Fakta yang disajikan dalam LHP BPK menunjukkan adanya realisasi belanja perjalanan dinas sebesar Rp925.325.198,00 yang dinyatakan tidak sesuai dengan kondisi senyatanya. Temuan ini sangat kontras dengan semangat efisiensi. Adanya pengakuan dari 15 pelaksana mengenai ketidaksesuaian pelaksanaan tugas di lapangan menjadi sinyal merah bagi sistem pengawasan internal. Publik patut mempertanyakan, bagaimana pengawasan berjenjang di tingkat OPD dapat meloloskan administratif yang tidak valid ini?
Discrepancy Belanja Barang dan Jasa
Redaksi juga menyoroti adanya selisih angka sebesar Rp134.226.150,00 pada belanja ATK serta makanan dan minuman yang tidak diakui oleh pihak penyedia. Selain itu, catatan pada sistem informasi persediaan (Infis) yang menunjukkan barang langsung dikeluarkan saat diterima mengindikasikan adanya kelemahan dalam pengendalian fisik barang. Pola seperti ini berpotensi membuka ruang bagi praktik pertanggungjawaban yang tidak akuntabel.
Urgensi Kepatuhan Dana Alokasi Khusus (DAK)
Temuan mengenai penggunaan DAK Fisik sebesar Rp9.419.522.830,00 yang tidak sesuai peruntukannya menjadi catatan paling krusial. Penggunaan dana transfer pusat untuk membiayai kegiatan lain yang bukan peruntukannya menunjukkan adanya risiko likuiditas atau kesalahan strategi dalam manajemen kas daerah. Hal ini memerlukan penjelasan transparan kepada publik agar tidak muncul persepsi adanya pengalihan anggaran secara sepihak.
Indikasi Kelebihan Bayar pada Proyek Fisik
Catatan BPK mengenai kekurangan volume pekerjaan pada beberapa proyek infrastruktur dan irisan waktu penugasan tenaga ahli di Dinas PUPR menunjukkan perlunya penguatan pada fungsi pengawasan lapangan. Kelebihan pembayaran yang ditemukan merupakan kerugian nyata bagi daerah yang harus segera dipastikan pengembaliannya ke kas daerah secara utuh.
Kesimpulan dan Harapan Publik
Opini WTP bukanlah “sertifikat kebal hukum”, melainkan standar akuntansi. Catatan-catatan signifikan dalam LHP BPK Tahun 2024 ini adalah fakta-fakta objektif yang memerlukan tindak lanjut nyata, bukan sekadar jawaban administratif. Integritas pengelolaan keuangan Natuna dipertaruhkan pada sejauh mana pemerintah daerah berani membenahi kebocoran-kebocoran ini secara transparan.
PENGUMUMAN REDAKSI:
Sesuai dengan Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik mengenai kewajiban menguji informasi dan melakukan konfirmasi, Redaksi Samuderakepri.co.id melalui Pimpinan Redaksi Ronny Paslan menyatakan bahwa:
SURAT PERMOHONAN KONFIRMASI DAN KLARIFIKASI TERKAIT TEMUAN LHP BPK RI TAHUN ANGGARAN 2024 telah resmi dikirimkan kepada Bupati Natuna, dengan tembusan kepada Inspektorat Kabupaten Natuna dan BPK RI Perwakilan Kepulauan Riau.
Langkah ini diambil demi menjamin hak jawab bagi Pemerintah Kabupaten Natuna dan memastikan informasi yang sampai ke masyarakat akurat serta berimbang. Hingga saat ini, Redaksi masih menunggu tanggapan resmi dari otoritas terkait untuk diterbitkan dalam pemberitaan selanjutnya.
#InvestigasiSamuderaKepri #TransparansiNatuna #KawalUangRakyat