ANAMBAS, (SamuderaKepri) – Langkah baru bagi kesejahteraan nelayan di Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) resmi dimulai. Bupati Kepulauan Anambas meresmikan kantor baru Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) sekaligus mengukuhkan Agustar sebagai Ketua DPC HNSI KKA, Selasa (06/01/2026).
Acara ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda), jajaran pimpinan OPD terkait, serta unsur TNI-Polri, yang menunjukkan dukungan penuh pemerintah terhadap sektor kelautan.
Komitmen Ketua Baru: Memperkuat Sinergi
Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPC HNSI KKA terpilih, Agustar, menyampaikan rasa terima kasih dan komitmennya untuk membawa organisasi ini menjadi lebih progresif. Ia menegaskan bahwa kantor baru ini bukan sekadar gedung administrasi, melainkan ruang terbuka bagi seluruh nelayan Anambas.
“Kehadiran kantor ini adalah bukti nyata kepedulian bersama. Saya berkomitmen menjadikan HNSI sebagai mitra strategis pemerintah untuk memastikan program-program perikanan tepat sasaran. Ini adalah rumah aspirasi bagi nelayan kita; setiap keluhan dan masukan akan kita kawal hingga ke meja kebijakan,” ujar Agustar di sela-sela acara.
Ia juga menambahkan bahwa fokus utamanya ke depan adalah memperkuat legalitas nelayan kecil dan meningkatkan akses bantuan agar nelayan Anambas lebih berdaya saing.
Dukungan Pemerintah Daerah
Bupati Kepulauan Anambas dalam arahannya menyambut baik kepengurusan di bawah kepemimpinan Agustar. Beliau berharap HNSI dapat memberikan data yang akurat mengenai kondisi di lapangan agar kebijakan pemerintah, baik dari pusat maupun daerah, dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat pesisir.
Simbol Sinergi Lintas Sektor
Peresmian ditandai dengan pemotongan pita dan foto bersama di dalam kantor yang baru. Di luar gedung, deretan papan bunga, termasuk dari mitra industri seperti Harbour Energy, menunjukkan bahwa eksistensi HNSI di bawah nakhoda baru mendapat apresiasi luas dari berbagai pihak.
Dengan adanya kantor baru dan kepemimpinan yang segar, diharapkan DPC HNSI KKA mampu menjawab tantangan modernisasi alat tangkap dan perlindungan hukum bagi para nelayan di wilayah perbatasan ini. (Red)

