samuderakepri.co.id, Anambas – FGD tentang Isu-isu Penting dan Penyelarasan Data dalam Pembuatan Materi Teknis RDTR KPN di PKSN Tarempa berlangsung di Hotel Tarempa Beach Lantai 2 pada hari Kamis, 31/8/2023. Acara ini dihadiri oleh Wakil Bupati Kepulauan Anambas, Wan Zuhendra.
Wan Zuhendra mengucapkan terima kasih kepada Kementerian ATR/BPN yang telah memberikan bantuan teknis untuk pembuatan materi teknis RDTR KPN di PKSN Tarempa melalui dana ABT BA BUN tahun 2023. Ia menjelaskan bahwa tujuan dari pembuatan materi teknis RDTR KPN di PKSN Tarempa adalah untuk menciptakan ruang di kawasan perbatasan yang aman, nyaman dan berkelanjutan serta meningkatkan pelayanan pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan setelah tahun 2018.
Ia juga berharap bahwa pengembangan kawasan perbatasan khususnya KPN di PKSN Tarempa akan memberikan peluang besar bagi pengembangan kegiatan ekonomi selain pada pertahanan keamanan sehingga RDTR KPN di PKSN Tarempa yang memperhatikan berbagai potensi daerah dapat terwujud.
Ia menambahkan bahwa peningkatan PAD untuk pembangunan berkelanjutan merupakan cita-cita dan tujuan daerah, sehingga 10 fungsi PKSN Tarempa yang akan dituangkan dalam RDTR diharapkan dapat mengoptimalkan, menciptakan iklim ekosistem yang mendorong investasi, pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat diperbatasan di Kabupaten Kepulauan Anambas di masa depan.
Acara dilanjutkan dengan foto bersama dan pemaparan dari Tim Penyusun Materi Teknis RDTR KPN di PKSN Tarempa (PT.Enggal Karja Oetama). (rls)
Wakil Bupati Kepulauan Anambas Hadiri FGD Tentang Isu-isu Penting dan Penyelarasan Data dalam Pembuatan Materi Teknis RDTR KPN
- Advertisement -
🎧 Gelar Fakta Audio
- Catatan Redaksi -Penerbitan laporan informasi ini tunduk pada koridor hukum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Media Samudera Kepri menjamin dan melayani Hak Jawab serta Hak Koreksi secara proporsional bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh materi pemberitaan ini demi menegakkan akuntabilitas dan keterbukaan informasi publik.
