Oleh: Redaksi Samuderakepri.co.id
OPINI – Sejarah bukanlah sekadar deretan angka tahun atau nama raja-raja yang telah wafat. Sejarah adalah sebuah cermin besar yang, jika kita berani menatapnya, sering kali menunjukkan wajah masa depan kita sendiri. Satu pola yang berulang dengan presisi menyakitkan dalam peradaban manusia adalah ini: sebuah kekuasaan besar jarang hancur hanya karena serangan dari luar. Ia lebih sering rubuh karena pembusukan dari dalam—dan nama dari pembusukan itu adalah korupsi.
Belajar dari Kerajaan yang “Mati”
Jika kita menengok ke belakang, Dinasti Ming di Tiongkok adalah contoh yang memilukan. Kekaisaran dengan armada laut terkuat itu runtuh karena para pejabat menimbun kekayaan pribadi dari dana militer. Saat musuh datang, kas negara kosong dan semangat juang tentara telah digadaikan oleh perut yang lapar.
Sama halnya dengan Kekaisaran Romawi, di mana jabatan publik dan loyalitas pengawal kekaisaran (Praetorian Guard) diperjualbelikan kepada penawar tertinggi. Di Prancis, Dinasti Bourbon harus berakhir di bawah pisau guillotine karena sistem pajak yang korup, sementara elit hidup bermewah-mewahan di atas penderitaan rakyat.
Namun, salah satu pelajaran paling pahit datang dari Kekaisaran Ottoman (Turki Utsmani). Sebelum dijuluki sebagai “The Sick Man of Europe”, kekaisaran ini digerogoti oleh Sistem Iltizam—sebuah sistem sewa tanah dan pajak yang korup hingga membuat petani menderita. Lebih parah lagi, sendi-sendi kekuasaannya hancur karena Nepotisme yang akut; jabatan birokrasi tidak lagi diberikan berdasarkan kemampuan (meritokrasi), melainkan berdasarkan suap dan hubungan kedekatan keluarga.
Cermin Retak Indonesia: Data yang Berbicara
Melihat catatan sejarah tersebut, kita perlu bertanya secara kritis: Di titik mana posisi Indonesia saat ini?
Data tidak bisa berbohong. Fenomena korupsi di sektor maritim kita belakangan ini menunjukkan betapa “penyakit” Ottoman dan Ming itu sedang mencoba menjangkiti Indonesia. Kita belum lupa pada kasus korupsi ekspor benih lobster yang menjerat mantan menteri kelautan, sebuah contoh nyata bagaimana kebijakan publik bisa “dipesan” demi kepentingan kelompok tertentu.
Di level daerah, praktik suap perizinan reklamasi dan ruang laut yang pernah mencuat di Kepulauan Riau menjadi pengingat bahwa kekayaan alam kita sedang dikepung oleh mentalitas pemburu rente. Data dari berbagai lembaga pengawas menunjukkan bahwa sektor sumber daya alam, termasuk kelautan dan perikanan, memiliki celah korupsi yang sangat lebar—mulai dari penyalahgunaan dana subsidi BBM nelayan hingga manipulasi izin ekspor pasir laut yang kini kembali dibuka.
Keropos di Balik Gelombang Maritim Kepri
Bagi kita di Kepulauan Riau, ancaman ini bukan sekadar statistik. Laut yang merupakan urat nadi kehidupan kita sering kali menjadi “medan gelap” praktik koruptif:
Ancaman Kedaulatan: Jika pengawasan laut bisa “dibayar” untuk meloloskan penyelundupan barang ilegal atau membiarkan kapal asing mencuri ikan, maka kita sedang menyerahkan kedaulatan kita secara sukarela.
Ekosistem yang Terjual: Korupsi dalam izin tambang di wilayah pesisir adalah pengkhianatan terhadap generasi mendatang. Alam yang rusak tidak bisa diperbaiki hanya dengan uang denda yang masuk ke kas negara.
Nepotisme Maritim: Jika pengelolaan pelabuhan strategis atau posisi-posisi kunci birokrasi maritim diisi oleh orang-orang berdasarkan “titipan” dan bukan kompetensi, maka Kepri akan sulit bersaing di kancah internasional.
Menyelamatkan Kapal Besar Indonesia
Redaksi Samuderakepri.co.id memandang bahwa melawan korupsi bukan sekadar tugas KPK atau aparat penegak hukum semata. Ini adalah perjuangan eksistensial. Kita tidak boleh memaklumi nepotisme dengan dalih “budaya” atau “balas jasa politik”.
Kepulauan Riau adalah permata maritim Nusantara. Jangan sampai sejarah mencatat bahwa kejayaan kita runtuh bukan karena hantaman badai, tetapi karena para nahkodanya lebih sibuk melubangi kapal demi mengambil emas di ruang kargo.
Sejarah telah memberi peringatan keras: Tidak ada kekuasaan yang abadi jika dibangun di atas fondasi yang keropos. Saatnya kita membenahi kebocoran di kapal besar bernama Indonesia ini. Kita harus menuntut transparansi dalam setiap kebijakan laut kita, sebelum gelombang sejarah menenggelamkan kita tanpa ampun.