Anambas, SK.co.id – Bupati Kepulauan Anambas, Abdul Haris (Aneg), melakukan silaturahmi dengan Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Iman Sutiawan, di Tanjung Pinang, Selasa (11/3). Pertemuan ini mengangkat pembahasan dukungan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Natuna-Anambas, yang saat ini telah memasuki tahap rekomendasi legislatif.
Kedatangan Aneg ke Tanjung Pinang tidak hanya untuk menjalin hubungan antar-pimpinan daerah, tetapi juga mengapresiasi langkah progresif Iman selaku Ketua DPRD Kepri dalam memperjuangkan aspirasi pemekaran wilayah Natuna dan Anambas. Keduanya, yang juga merupakan petinggi Partai Demokrat tingkat provinsi, sepakat bahwa pemekaran diperlukan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pengelolaan sumber daya alam.
“Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pak Iman, yang telah mendukung penuh upaya pemekaran Natuna-Anambas. Rekomendasi yang beliau tandatangani beberapa minggu lalu menjadi langkah krusial bagi proses ini,” ujar Aneg usai pertemuan.
Iman Sutiawan sebelumnya telah menandatangani Surat Rekomendasi Persetujuan Pembentukan DOB Natuna-Anambas setelah menggelar rapat bersama Komisi I DPRD Kepri. Dokumen tersebut kini telah diteruskan ke DPR RI untuk dibahas lebih lanjut. “Jika Ketua DPRD Kepri sudah menandatangani, artinya secara kelembagaan, DPRD Kepri menyetujui pembentukan daerah baru ini,” jelas Aneg.
Menurut Aneg, pemekaran akan memberikan keleluasaan bagi Natuna dan Anambas dalam mengoptimalkan potensi daerah, terutama sektor kelautan, pariwisata, dan sumber daya alam. “Dengan status otonomi baru, tata kelola pemerintahan dan pengelolaan SDA akan lebih efisien. Saat ini, berkas pemekaran sudah di DPR RI, dan kami berharap prosesnya dapat dipercepat,” tambahnya.
Iman Sutiawan menegaskan bahwa rekomendasi ini merupakan respons atas aspirasi masyarakat Natuna dan Anambas yang menginginkan pembangunan lebih merata. “Kami di DPRD Kepri mendukung penuh upaya pemekaran sebagai bentuk keadilan bagi wilayah kepulauan yang selama ini kerap terkendala akses dan pembangunan,” ucap Iman.
Pemekaran Natuna-Anambas menjadi isu strategis di Kepri, mengingat kedua wilayah memiliki karakter geografis kepulauan yang unik serta potensi ekonomi yang belum tergarap maksimal. Jika disetujui DPR RI, DOB ini akan menjadi provinsi ke-3 di Kepri setelah sebelumnya Kota Batam dan Kabupaten Bintan juga mengusulkan pemekaran.
Laporan: Tim Jurnalis Samudera Kepri Anambas (RIANDI)
Editor: Redaksi
