Batam (SAMUDERAKEPRI) – Pemerintah Kota (Pemko) Batam secara resmi mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menyikapi secara arif dan bijak berbagai informasi yang berkembang terkait kegiatan pawai yang dikaitkan dengan dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah edukatif ini diambil guna memastikan stabilitas informasi di tengah publik tetap kondusif.
Dilansir dari Humas Diskominfo Batam pada Rabu (24/6/2026), Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Batam, Rudi Panjaitan, menyatakan bahwa jajaran pemerintah daerah terus memantau dengan cermat pergerakan informasi yang beredar di ruang publik, termasuk di berbagai platform media sosial. Pemantauan ini krusial dilakukan agar seluruh persoalan yang berkembang dapat dipahami oleh masyarakat secara utuh, jernih, dan proporsional.
Menurut Rudi, dalam setiap dinamika perumusan maupun pelaksanaan kebijakan publik, adanya perbedaan sudut pandang merupakan hal yang lumrah serta dilindungi dalam sistem demokrasi. Namun, masyarakat tetap diimbau untuk tidak terburu-buru dalam membangun persepsi negatif yang justru berpotensi merugikan tatanan sosial di daerah.
“Perbedaan pendapat terhadap suatu kebijakan adalah sesuatu hal yang biasa dalam kehidupan demokrasi. Ada yang mendukung, ada pula yang memiliki pandangan berbeda. Yang terpenting adalah bagaimana seluruh pihak dapat menyampaikan pendapat secara santun dan berdasarkan informasi yang benar,” terang Rudi Panjaitan dalam keterangan resminya.
Rudi menegaskan bahwa Pemko Batam senantiasa membuka pintu lebar-lebar terhadap berbagai bentuk masukan, kritik konstruktif, serta aspirasi dari masyarakat luas sebagai instrumen penting penyempurnaan pembangunan daerah ke depan.
“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga suasana yang kondusif, serta mengedepankan klarifikasi dan verifikasi terhadap setiap informasi yang beredar, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat,” lanjutnya.
Melalui rilis informasi ini, pihak Diskominfo Batam berharap dinamika sosial yang sedang berkembang saat ini dapat ditransformasikan menjadi ruang dialog yang sehat dan konstruktif demi kemajuan penyelenggaraan roda pemerintahan serta peningkatan mutu pelayanan publik yang lebih prima bagi masyarakat Batam. (*)
