Bangkalan (SAMUDERAKEPRI) – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan pentingnya persatuan serta sinergi kokoh antara ulama dan umara (pemerintah) dalam menjaga kepentingan rakyat sekaligus memperkuat fondasi pembangunan bangsa. Hal tersebut disampaikan Kepala Negara saat menghadiri Penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) 2026 yang diselenggarakan di Institut Agama Islam (IAI) Syaichona Mohammad Cholil, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, pada Selasa (23/6/2026).
Dilansir dari BPMI Setpres, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa Nahdlatul Ulama merupakan organisasi besar yang dihuni oleh para kiai dan ulama yang memiliki ikatan emosional serta kedekatan kuat dengan masyarakat, terutama di kawasan pedesaan. Kedekatan inilah yang membuat para tokoh agama tersebut dinilai memahami secara langsung berbagai persoalan dasar serta kondisi riil yang dihadapi oleh rakyat lapisan bawah sehari-hari.
“Para kiai dan para ulama adalah menurut saya tokoh-tokoh yang paling dekat dengan rakyat. Paling dekat apalagi dengan rakyat di pedesaan. Karena itu, para kiai, para ulama paham, mengerti apa yang dirasakan rakyat. Para kiai dan para ulama merasakan apa yang dirasakan rakyat paling bawah,” ujar Presiden Prabowo.
Lebih lanjut, Kepala Negara menilai kedekatan itu menjadi modal utama dalam menggalang sinergi antara ulama, birokrasi pemerintahan, hingga aparat keamanan seperti TNI dan Polri. Mengingat seluruh komponen tersebut pada hakikatnya lahir dan berasal dari rakyat, maka sudah sepatutnya ulama dan umara bersatu padu untuk memikul tanggung jawab bersama demi memperjuangkan kesejahteraan masyarakat dan keutuhan negara.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo turut mengingatkan kembali amanat konstitusi yang ia emban sejak dilantik sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 2024 lalu. Ia menegaskan komitmen sumpah jabatannya untuk menjalankan UUD 1945 serta menjaga kepentingan bangsa dengan cara mulai berani berbicara jujur dan apa adanya mengenai realitas yang dihadapi negara saat ini.
Kepala Negara secara terbuka menyoroti banyaknya penyimpangan masa lalu yang menyebabkan potensi kekayaan negara tidak sepenuhnya dapat dinikmati oleh masyarakat, di mana sebagian besar kekayaan bangsa justru dilaporkan mengalir ke luar negeri tanpa memberikan manfaat optimal bagi pembangunan nasional. Presiden Prabowo mengaku prihatin atas besarnya potensi aset negara yang hilang selama ini. Kendati demikian, ia menggarisbawahi bahwa langkah perbaikan dan penertiban yang ditempuh kabinetnya saat ini murni merupakan bentuk tanggung jawab moral bersama untuk memperbaiki keadaan, bukan untuk mencari-cari kesalahan pihak tertentu.
“Ini bukan kita cari kesalahan, kita anggaplah ini suatu kelalaian kita bersama. Tapi saya disumpah untuk menjaga kepentingan bangsa dan rakyat. Karena itu saya harus melaksanakan yang terbaik yang bisa saya laksanakan, supaya saya tidak ingkar sumpah saya kepada bangsa dan rakyat,” pungkas Kepala Negara di akhir sambutannya. (*)
