⚡ Ringkasan 1 Menit
Pemerintah Indonesia diperingatkan oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN) tentang bahaya iklim ekstrem pada tahun 2027 dan dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di enam provinsi. Presiden Prabowo Subianto menerima laporan dan rekomendasi strategis dari DEN tentang langkah kesiapsiagaan pemerintah dalam menghadapi fenomena iklim ekstrem dan penanganan dampak karhutla. DEN merekomendasikan pemerintah untuk merespons ancaman cuaca secara terukur dan menggunakan data cuaca secara presisi untuk memetakan wilayah-wilayah rentan bencana. Rekomendasi ini bertujuan untuk meminimalisir beban kerugian di tengah masyarakat dan memastikan kecukupan stok cadangan pangan serta menjaga kelancaran distribusi logistik.
JAKARTA, SAMUDERAKEPRI — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menerima laporan dan rekomendasi strategis dari Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (20/10/2026). Pertemuan tingkat tinggi ini difokuskan pada langkah kesiapsiagaan pemerintah dalam menghadapi fenomena iklim ekstrem, penguatan pilar ketahanan pangan, hingga penanganan dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terhadap kesehatan publik.
Wakil Ketua DEN, Marie Elka Pangestu, memaparkan bahwa pemerintah dituntut untuk merespons ancaman cuaca secara terukur. Fenomena El Nino diproyeksikan masih akan melanda hingga kuartal pertama tahun 2027, yang kemudian berpotensi langsung disusul oleh fenomena La Nina pada pertengahan tahun.
Marie menekankan pentingnya pemanfaatan data dan prakiraan cuaca secara presisi untuk memetakan wilayah-wilayah rentan bencana.
“Kita menyarankan menggunakan data dengan baik untuk mengidentifikasi titik-titik yang akan mengalami kekeringan. Di situ harus ada antisipasi dari segi penggunaan pompa yang tepat, pengaturan waktu tanam yang mungkin harus ditunda, hingga antisipasi banjir,” ujar Marie usai pertemuan tersebut.
Intervensi Pasar dan Perlindungan Korban Karhutla
Selain ancaman iklim, DEN memberikan atensi khusus pada stabilitas harga komoditas pangan yang kerap bergejolak setiap kali siklus El Nino terjadi akibat terganggunya rantai produksi pertanian. Pemerintah didorong untuk memastikan kecukupan stok cadangan pangan, khususnya beras, dan menjaga kelancaran distribusi logistik.
DEN juga merekomendasikan agar pemerintah segera menyiapkan langkah intervensi strategis melalui operasi pasar apabila lonjakan harga mulai membebani daya beli masyarakat.
“Dan melakukan distribusi yang tepat dan melakukan operasi pasar bilamana diperlukan. Karena hampir semua insiden El Nino itu pasti dibarengi dengan kenaikan harga pangan. Ini sesuatu yang harus benar-benar kita antisipasi,” tegas Marie.
Terkait bencana lingkungan, pembahasan antara Presiden Prabowo dan DEN turut menyoroti krisis karhutla yang memicu kabut asap tebal. DEN mendesak pemerintah untuk segera menurunkan intervensi pelayanan kesehatan khusus, termasuk pembagian masker massal, bagi masyarakat terdampak.
Marie mencatat terdapat enam wilayah yang saat ini berstatus rentan dan membutuhkan penanganan medis segera, yakni tiga provinsi di daratan Kalimantan, serta Provinsi Sumatera Selatan, Jambi, dan Riau. Seluruh rekomendasi ini ditujukan agar kebijakan pemerintah tetap berbasis data, responsif, dan antisipatif guna meminimalisir beban kerugian di tengah masyarakat. (*)
(Tim Redaksi)
