Pemerintah Resmikan Dua Pelabuhan Penyeberangan dan Kantor BPTD di Anambas, Dorong Konektivitas dan Ekonomi Kawasan

Kepulauan Anambas, SK.co.id — Pemerintah Republik Indonesia kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat konektivitas antarpulau dan pemerataan pembangunan infrastruktur transportasi nasional. Hal ini diwujudkan melalui peresmian Pelabuhan Penyeberangan Letung, Pelabuhan Penyeberangan Sedanau, serta Gedung Kantor Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Kepulauan Riau, yang berlangsung di Desa Kuala Maras, Kecamatan Jemaja Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas.

Peresmian ini dipimpin langsung oleh Menteri Perhubungan RI, Dudy Purwagadhi, S.H., bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Dr. H. Agus Harimurti Yudhoyono, M.Sc., M.P.A., M.A. Turut hadir dalam agenda tersebut Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, Bupati Kepulauan Anambas Aneng, jajaran pejabat Kementerian Perhubungan, serta unsur FORKOPIMDA.

Dalam sambutannya, Menteri Perhubungan menyampaikan bahwa pembangunan dan pengoperasian pelabuhan ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk memperkuat sistem transportasi terpadu, meningkatkan aksesibilitas masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya di wilayah kepulauan.

“Peningkatan fasilitas pelabuhan penyeberangan ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah hadir untuk memastikan mobilitas masyarakat dan distribusi logistik berjalan lancar hingga ke daerah-daerah terluar,” ujar Dudy Purwagadhi.

Senada dengan itu, Menteri Koordinator AHY menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam pembangunan infrastruktur transportasi agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat.

Dengan beroperasinya Pelabuhan Penyeberangan Letung dan Sedanau, konektivitas antarwilayah di Kepulauan Riau diharapkan semakin terbuka, mendukung pengembangan sektor pariwisata, perikanan, dan perdagangan, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal.

Sementara itu, kehadiran Gedung Kantor BPTD Kelas II Kepulauan Riau diyakini akan memperkuat fungsi pelayanan dan pengawasan transportasi darat dan penyeberangan di wilayah tersebut, guna menciptakan layanan transportasi yang selamat, aman, nyaman, dan berkelanjutan. (*)