Batam, SK.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam menggelar rapat paripurna pada Rabu (4/6/2025) siang, dengan agenda mendengarkan jawaban Wali Kota Batam Amsakar Achmad atas pandangan fraksi-fraksi partai politik terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan (RPP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Rapat ini dipimpin oleh Ketua DPRD H. Muhammad Kamaluddin, yang didampingi oleh Wakil Ketua I H. Aweng Kurniawan dan Wakil Ketua II Budi Mardiyanto, S.E., M.M.
Dalam rapat tersebut, hadir pula perwakilan Forkopimda, tokoh masyarakat, serta sejumlah undangan lainnya, termasuk pejabat dari Pemko dan BP Batam.
Setelah membuka sidang, Kamaluddin mempersilakan Wali Kota Amsakar untuk menyampaikan jawabannya. Amsakar, yang mengenakan kemeja putih, langsung mengambil tempat di podium dan membacakan tanggapannya.
Wali Kota Amsakar mengungkapkan rasa terima kasih atas apresiasi dari fraksi-fraksi terkait pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-13 berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kepri. Ia menekankan bahwa pencapaian ini tidak terlepas dari dukungan pimpinan dan anggota DPRD.
Amsakar juga menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti catatan dan rekomendasi BPK terkait pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024. Ia sependapat dengan Fraksi Partai Golkar bahwa opini WTP tidak menjamin bebas dari penyalahgunaan anggaran, sehingga pengelolaan keuangan harus dilakukan secara efektif, efisien, terukur, dan berdampak bagi masyarakat.
Wali Kota menegaskan bahwa alokasi anggaran pendidikan akan mencapai 20 persen dari total APBD, serta menjamin alokasi 10 persen untuk pelayanan kesehatan gratis bagi warga miskin. “Anggaran pendidikan minimal 20 persen akan dialokasikan untuk belanja pegawai, peningkatan kualitas guru, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, serta program afirmatif bagi keluarga tidak mampu, termasuk beasiswa dan bantuan perlengkapan sekolah. Sedangkan untuk pelayanan kesehatan gratis bagi warga miskin ber-KTP Batam, telah dianggarkan 10 persen setiap tahunnya untuk mendukung program Universal Health Coverage (UHC),” ungkap Amsakar.
Menjawab pertanyaan mengenai alokasi hibah untuk organisasi perempuan yang disampaikan oleh Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) Drs Surya Makmur Nasution MHum, Amsakar menjelaskan bahwa proposal bantuan hibah harus disampaikan kepadanya paling lambat saat pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) tingkat kota, untuk kemudian diverifikasi oleh SKPD terkait sesuai ketentuan. Ia juga menegaskan komitmennya untuk memaksimalkan anggaran belanja infrastruktur publik minimal 40 persen secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.
“Pemko Batam telah berkolaborasi dengan BP Batam dalam perencanaan pembangunan infrastruktur jalan, drainase, dan penerangan jalan umum di pemukiman,” tegas Amsakar.
Wali Kota Amsakar juga menyatakan bahwa ia menerima saran dan masukan dari fraksi-fraksi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan APBD, serta meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Setelah pidato jawaban Wali Kota, Ketua DPRD H. Muhammad Kamaluddin meminta fraksi-fraksi untuk menyiapkan tanggapan mereka. Tanggapan tersebut akan disampaikan pada rapat paripurna berikutnya untuk memutuskan kelanjutan pembahasan Ranperda. Kamaluddin kemudian menutup rapat tersebut. (hs)
Ikuti berita populer lainnya di Google News SAMUDERAKEPRI
Ikuti berita populer lainnya di saluran WhatsApp SAMUDERA KEPRI
