DPRD Kota Batam Sahkan Ranperda RPJMD Tahun 2025 – 2029

BATAM, SK.co.id – DPRD Kota Batam secara resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2025–2029 dalam rapat paripurna yang digelar pada Jumat (11/7/2025) siang. Rapat ini dipimpin oleh Ketua DPRD Haji Muhammad Kamaluddin, didampingi Wakil Ketua I Haji Aweng Kurniawan dan Wakil Ketua II Budi Mardiyanto SE MM.

Agenda paripurna ini juga mencakup tiga poin penting lainnya, yaitu Laporan Badan Anggaran atas Pembahasan Ranperda Perubahan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2025, Penyampaian dan Penjelasan Wali Kota Batam atas Rancangan KUA/PPAS APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2026, serta Penandatanganan Pakta Integritas Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Batam Tahun Anggaran 2026. Rapat ini dihadiri oleh Walikota Amsakar Achmad, Wakil Walikota Li Claudia Chandra, serta sejumlah pejabat dari unsur forkopimda, tokoh masyarakat, dan pejabat Pemko serta BP Batam.

Dalam agenda pertama, Kamaluddin memberikan kesempatan kepada Panitia Khusus (Pansus) Ranperda RPJMD untuk membacakan laporannya. Ketua Pansus Ahmad Surya dan Wakil Ketua Kamaruddin SE menyampaikan hasil kajian yang telah dilakukan sejak 12 Juni 2025.

Pansus menekankan bahwa dokumen RPJMD merupakan instrumen strategis yang menggambarkan arah dan visi pembangunan daerah selama lima tahun ke depan, serta menjadi tolok ukur keberhasilan kepemimpinan kepala daerah. RPJMD Kota Batam 2025–2029 mengalami penyesuaian penting pada visinya, yang kini disederhanakan menjadi “Batam Kota Madani yang Inovatif, Berbudaya, dan Berkelanjutan sebagai Pusat Investasi dan Pariwisata.”

Penyesuaian ini menekankan esensi budaya, inovasi, dan kesinambungan sebagai fondasi utama pembangunan. Pansus juga menggarisbawahi pentingnya validitas dan keterbaruan data dalam penyusunan dokumen RPJMD, dengan melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batam.

Dalam laporannya, Pansus mengidentifikasi sejumlah permasalahan pembangunan makro yang harus diatasi dalam lima tahun ke depan, seperti belum optimalnya pembangunan ekonomi, ketertinggalan infrastruktur, rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan kesenjangan kesejahteraan.

Pansus juga menyoroti isu-isu strategis yang harus menjadi perhatian dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, termasuk dinamika geopolitik, dampak perubahan iklim, tantangan revolusi industri 5.0, dan pergeseran identitas budaya.

“Sinergi antara Pemko Batam dan BP Batam sangat strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kota Batam,” tegas Kamaruddin.

RPJMD 2025–2029 memuat program-program prioritas yang mencakup sektor pendidikan, kesehatan, UMKM, infrastruktur, dan perlindungan sosial. Proyeksi pendapatan Kota Batam diperkirakan akan meningkat secara konsisten hingga mencapai Rp6,2 triliun pada tahun 2030.

Setelah laporan disampaikan, seluruh anggota DPRD menyetujui Ranperda RPJMD 2025–2029, dan Kamaluddin mengetukkan palu untuk mengesahkan Ranperda tersebut menjadi Perda. Rapat dilanjutkan dengan penandatanganan persetujuan bersama antara Ketua DPRD dan Wali Kota Batam.

Walikota Amsakar menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota Pansus RPJMD yang telah bekerja intensif. Ia menegaskan pentingnya konsistensi dan kualitas dalam menerjemahkan RPJMD ke dalam dokumen perencanaan turunan.

“Masukan dan saran dari DPRD akan menjadi landasan bersama untuk menjalankan visi dan misi pembangunan Kota Batam lima tahun ke depan,” tambah Amsakar.

Pimpinan DPRD juga mengingatkan Pemko Batam agar Ranperda RPJMD yang telah disetujui segera disampaikan kepada Gubernur Kepulauan Riau untuk dievaluasi sebelum 20 Agustus 2025, guna memastikan pelaksanaan program-program strategis segera dimulai. (*)