BATAM, SK.co.id — Pimpinan DPRD Kota Batam menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) lintas komisi untuk menanggapi penolakan warga terhadap rencana pembangunan Kantor Lurah Sukajadi. Rapat berlangsung di ruang pimpinan DPRD Kota Batam dan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua II DPRD, Budi Mardiyanto, SE., MM. Senin siang (3/11/2025).
RDPU ini dihadiri Ketua Komisi I Jelvin Tan, SH., MH., anggota Komisi I Tumbur Hutasoit, serta anggota Komisi III Ir. Anang Adhan. Dari pihak eksekutif dan instansi teknis, turut hadir perwakilan Direktorat Perencanaan Infrastruktur BP Batam, BPKAD Pemko Batam, Disperkimtan, Dinas CKTR, Camat Batam Kota, dan Lurah Sukajadi.
Selain unsur pemerintah, rapat juga diikuti oleh pimpinan PT. Surya Anandita Perkasa dan PT. Studio Empat Belas, serta perwakilan dari Yayasan Perlindungan Konsumen, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, Ketua RW 001, RT 001, dan sejumlah warga Kelurahan Sukajadi.
Dalam forum tersebut, warga menyampaikan penolakan tegas terhadap rencana pembangunan kantor lurah di dalam kawasan perumahan eksklusif Sukajadi. Mereka menilai proyek tersebut minim sosialisasi dan tidak mempertimbangkan karakteristik kawasan yang memiliki sistem akses terbatas.
Warga khawatir pembangunan fasilitas publik di area tersebut akan mengganggu kenyamanan lingkungan, memicu kepadatan lalu lintas, serta meningkatkan potensi kebisingan. Mereka mempertanyakan urgensi pembangunan kantor pemerintahan di lokasi yang selama ini hanya dapat diakses oleh penghuni dan tamu yang terdaftar.
Menanggapi aspirasi warga, Wakil Ketua II DPRD Kota Batam, Budi Mardiyanto, menyatakan bahwa RDPU ini digelar untuk mencari solusi terbaik atas polemik yang berkembang.
“Pertemuan ini kita harapkan bisa menghasilkan titik terang dan solusi yang adil bagi semua pihak,” ujar Budi.
Rapat berlangsung dinamis dengan berbagai klarifikasi dari instansi terkait dan warga. DPRD berkomitmen untuk menindaklanjuti hasil RDPU dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat serta rekomendasi teknis dari pihak berwenang. (*)