OPINI, SamuderaKepri – Demokrasi selalu dielu-elukan sebagai sistem politik yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Namun, praktik politik uang yang terus berulang membuat demokrasi di Indonesia dan dunia tampak seperti panggung ilusi.
Politik Uang di Indonesia
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat sejumlah kasus korupsi yang berkaitan langsung dengan biaya pemenangan pemilu. Dari mahar politik hingga pembelian suara, demokrasi kita lebih mirip pasar transaksional daripada pesta kedaulatan rakyat.
- Biaya politik tinggi: Untuk maju sebagai calon legislatif, kandidat harus menyiapkan dana miliaran rupiah, termasuk mahar ke partai dan biaya kampanye.
- Balik modal lewat jabatan: Banyak pejabat akhirnya mencari cara “balik modal” melalui praktik korupsi setelah terpilih.
- Kasus nyata: Pada Pilkada 2024, KPK menerima laporan dugaan politik uang di sejumlah daerah, menegaskan bahwa praktik ini masih marak meski ada pengawasan ketat.
Transparency International: Fenomena Global
Transparency International menyoroti lemahnya integritas keuangan politik di banyak negara.
- Amerika Serikat: Sistem Super PACs memungkinkan korporasi menyumbang dana kampanye dalam jumlah besar, membuat kebijakan publik sering berpihak pada donor.
- India: Biaya kampanye yang tinggi mendorong praktik patronase politik dan suap.
- Afrika: Politik uang bahkan lebih terang-terangan, dengan kandidat secara terbuka membagi uang demi dukungan.
Ilusi Demokrasi
Demokrasi yang kita rayakan setiap lima tahun hanyalah prosedural.
- Rakyat sebagai objek: Kehadiran di bilik suara hanya formalitas, sementara keputusan sejati ditentukan oleh modal.
- Oligarki terselubung: Segelintir elite ekonomi mengendalikan arah politik.
- Keadilan timpang: Kandidat tanpa modal besar hampir mustahil bersaing.
Dampak Sosial
- Ketidakpercayaan publik: Rakyat semakin skeptis terhadap janji politik.
- Korupsi sistemik: Biaya politik mendorong pejabat mencari cara “balik modal.”
- Melemahnya idealisme: Generasi muda yang ingin berpolitik sering patah arang karena melihat politik sebagai arena uang, bukan gagasan.
Demokrasi yang kita kenal mungkin hanyalah mitos. Selama uang menjadi syarat utama untuk berkuasa, demokrasi sejati tidak pernah ada. Yang ada hanyalah sistem transaksional, di mana rakyat menjadi objek, bukan subjek.
Fakta dari KPK dan Transparency International memperkuat opini ini: demokrasi yang kita jalani masih terkurung oleh uang. Pertanyaannya, apakah kita berani mereformasi sistem pendanaan politik agar demokrasi benar-benar kembali ke tangan rakyat?. (RedaKsi)