Jakarta, SK.co.id – Pemerintah Suriah kembali menanggapi situasi di Provinsi Sweida, yang dilanda konflik antara suku Druze dan Bedouin, yang memicu keterlibatan Israel dalam serangan di beberapa titik di wilayah tersebut. Juru bicara Kementerian Dalam Negeri Suriah, Noureddin Al Baba, menegaskan bahwa tidak ada rencana untuk menerjunkan pasukan ke daerah yang terlibat konflik.
“Pemerintah tidak bersiap untuk dikerahkan ke Provinsi Sweida,” kata Baba kepada kantor berita negara, menanggapi spekulasi mengenai pengerahan militer besar-besaran.
Sebelumnya, gencatan senjata telah diumumkan untuk mengakhiri pertempuran yang berkepanjangan antara pejuang Bedouin dan Druze di Suriah Selatan. Namun, meskipun gencatan senjata tersebut, bentrokan kembali terjadi pada Kamis malam, menarik perhatian Israel yang menyatakan tidak akan mengizinkan pemerintah Suriah yang dipimpin oleh kelompok Islamis untuk mengerahkan pasukan ke selatan.
Israel juga melancarkan serangan terhadap pasukan Suriah di Sweida dan Kementerian Pertahanan Suriah, serta menargetkan area dekat istana presiden di Damaskus. Militer Israel menyebut para pemimpin baru Suriah sebagai jihadis yang menyamar dan berjanji untuk melindungi komunitas Druze di wilayah tersebut, didorong oleh seruan dari minoritas Druze di Israel.
Sementara itu, ketidakpercayaan Israel terhadap kepemimpinan baru Suriah bertentangan dengan posisi Amerika Serikat (AS), yang menyatakan tidak mendukung serangan Israel baru-baru ini. AS sebelumnya melakukan intervensi untuk membantu mengamankan gencatan senjata antara pasukan pemerintah dan pejuang Druze, dan Gedung Putih mengindikasikan bahwa gencatan senjata tersebut tampaknya akan dipertahankan.
Pemimpin Suriah, Ahmed Al Sharaa, yang berusaha membangun hubungan yang lebih baik dengan AS, menuduh Israel berupaya memecah belah Suriah dan berjanji untuk melindungi minoritas Druze di negara tersebut. Situasi di Provinsi Sweida terus berkembang, dan perhatian internasional tetap tertuju pada potensi dampak dari konflik ini terhadap stabilitas regional. (*)
